Kabar24.com, JAKARTA -- Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Brigadir Jenderal Pol. Victor Edison Simanjuntak mengatakan pengadaan 10 unit mobile crane oleh Pelindo II tidak sesuai kebutuhan pelabuhan.
Menurut Direktur Tipideksus Bareskrim Brigjen Pol. Victor Edison Simanjuntak seharusnya pihak pelabuhan yang mengajukan pengadaan crane itu bukan Pelindo II. Sementara itu, dalam temuan penyidik, pelabuhan tidak mengajukan crane itu.
"Seharusnya kan dari pelabuhan-pelabuhan itu yang harus mengajukan kebutuhannya yaitu pelabuhan di Bengkulu, Jambi, Palembang, Teluk Bayur, Cirebon, Banten, Panjang dan Pontianak," katanya di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (31/8/2015).
Selain itu, ujarnya, proyek pengadaan tersebut juga bukan ditandatangani oleh general manager masing-masing pelabuhan, namun hanya ditandatangani manajer teknik.
"Kemudian spek yang ada sekarang ini yang dibeli pada 2013, itu kalau dibeli sekarang dengan harga dollar AS masih terlalu jauh mahal. Padahal belinya sekarang ini, berati perkiraan itu enggak betul," katanya.
Namun, Victor tidak merinci berapa harga crane yang dianggap terlalu mahal itu. Dia juga tak menyebut perbandingan harga crane yang dibeli dengan menggunakan kurs saat ini.
Seperti diwartakan pada 2012, Pelindo II membeli 10 unit mobile crane dengan nilai Rp45 miliar untuk keperluan operasional di 8 pelabuhan cabang Pelindo. Selanjutnya, pembelian melibatkan pihak kedua yaitu Guangshi Narasi Century Equipment Co.
Adapun proses pembelian ini menggunakan anggaran Pelindo II pada 2012. Penyidik menemukan 10 mobil unit crane belum bisa di operasikan alias mangkrak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
