Bisnis.com, JAKARTA--Jelang pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2016, Badan Anggaran dan pimpinan DPR menggelar rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro. Isu ekonomi terkini juga turut dibahas.
“Kami melakukan koordinasi antara Badan Anggaran dengan Menteri Keuangan, terkait pembahasan RAPBN 2016 yang sudah akan dimulai untuk kepentingan yang lebih jauh,” kata Ketua DPR Setya Novanto dalam laman DPR seperti dikutip Bisnis.com, Rabu (26/08/2015) malam.
Menanggapi nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar AS, Novanto meminta kepada Komisi XI DPR untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka melakukan audit investigatif alias Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) kepada Bank Indonesia (BI).
“Kalau kurs rupiah sudah Rp 14.000 lebih, saya minta kepada Komisi XI untuk melibatkan BPK supaya BPK mengadakan audit,” kata Novanto.
Dia menambahkan audit itu untuk mengetahui bagaimana kesiapan BI terhadap dolar yang semakin menguat, sehingga persiapan dapat dipercepat. Dengan terlibatnya BPK, lanjutnya, akan ada masukan yang lebih jauh terhadap pengelolaan nilai tukar.
Novanto juga mengapresiasi langkah Pemerintah melalui Menkeu untuk melakukan koordinasi kepada DPR, sehingga pembahasan dapat berjalan lebih transparan. Dengan adanya koordinasi ini, persepsi antara DPR dengan Pemerintah juga dapat disamakan.
“Tentu saya mengapresiasi terkait kondisi ekonomi saat ini, karena perencanaan Presiden dan para Menterinya juga cepat, Menkeunya juga cepat dalam menindaklanjuti. Mudah-mudahan ini berjalan lancar,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menkeu mengatakan bahwa rapat koordinasi ini hampir sama dengan pembahasan APBN-Perubahan 2015. Koordinasi untuk menyamakan pandangan, sehingga pembahasan APBN 2016 ini lancar.
“RAPBN 2016 ini berada berada di kondisi yang tak menentu. Market juga sangat buruk di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Yang diharapkan untuk bisa menahan kondisi ekonomi yang lagi berat ini adalah government spending, yang tidak lain adalah APBN dan APBD,” kata Menkeu.
Menkeu menambahkan, DPR dengan Pemerintah sepakat untuk memfokuskan pada penguatan pada struktur APBN, baik asumsi maupun struktur belanja yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar dari tren perlambatan ekonomi yang sampai hari ini terjadi.
Tentunya, ujar Bambang, pemerintah dan Parlemen sepakat untuk rasional, dalam pengertian melihat kondisi bagaimana kondisi sebenarnya dalam penetapan anggaran negara, terutama terkait devaluasi China dan perkembangan terakhir.
“Soal kurs rupiah juga menjadi pembahasan. Waktu kita mencantumkan asumsi makro dalam Nota Keuangan itu semua berdasarkan arrange yang kita sepakati bersama DPR,” jelas Menkeu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
