Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah meningkatkan angka defisit anggaran dalam RAPBN 2016 menjadi 2,1% dibanding APBN Perubahan 2015 sebesar 1,9% dari produk domestik bruto (PDB) demi mempercepat pembangunan infrastruktut di Tanah Air.
Pemerintah mengusulkan RAPBN 2016 mengalami defisit sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1% dari PDB. Anggaran belanja diusulkan Rp2.121,3 triliun dan pendapatan negara direncanakan Rp1.848,1 triliun.
Dalam APBN Perubahan 2015 pemerintah mematok defisit anggaran sebesar Rp222,5 triliun atau 1,9% dari PDB. Angka tersebut merupakan selisih kurang antara rencana belanja Rp1.984,6 triliun dan target penerimaan negara Rp1.761,6 triliun.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan berdasarkan arah kebijakan dan sasaran-sasaran yang ditetapkan, anggaran belanja negara dalam RAPBN 2016 dialokasikan sebesar Rp2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun.
Jumlah itu mencakup belanja kementerian-lembaga sebesar Rp558,7 triliun serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun.
Di sisi pembiayaan, lanjut Presiden, kebijakan yang ditempuh, antara lain dengan mengarahkan pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif, memberdayakan peran swasta, BUMN, dan pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur serta melakukan inovasi kreatif pada instrumen pembiayaan.
Menurut Presiden, sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif sehingga berdampak pada terjadinya defisit anggaran.
"Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, defisit anggaran tersebut akan ditutup oleh sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri," kata Presiden.
Sumber pembiayaan luar negeri dipilih secara selektif sehingga bersifat tidak mengikat dan dengan biaya yang lebih rendah.
Total pendapatan dalam RAPBN 2016 direncanakan mencapai Rp1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565,8 triliun, penerimaan negara bukan pajak Rp280,3 triliun dan penerimaan hibah Rp2 triliun.
Sementara itu, total belanja negara mencapai Rp2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun.
Defisit RAPBN tahun 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp1,2 triliun.
Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur pada RAPBN 2016 sebesar Rp313,5 triliun atau sekitar 8% dari total belanja negara yang mencapai Rp2.121,3 triliun.
Anggaran infrastruktur tahun 2016 lebih besar daripada alokasi anggaran dalam APBN Perubahan 2015. Pada APBN Perubahan 2015, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur sebesar Rp290,3 triliun.
Alokasi anggaran infrastruktur pada tahun 2016 akan digunakan, antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara. Anggaran infrastruktur juga terrmasuk dialokasikan untuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik.
Sejalan dengan Nawacita Sejalan dengan Nawacita, kata Kepala Negara, pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur. Dalam waktu tidak lama lagi Pulau Jawa akan tersambungkan oleh tol.
Demikian pula, di Pulau Sumatra dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur. "Kita bangun tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatra," kata Presiden.
Selain itu, juga akan dibangun jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua, kemudian pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal.
Di bidang energi, lanjut Presiden, dalam 10 bulan ini, pemerintah sudah mulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air.
Harapannya dalam kurun lima tahun ke depan, Indonesia bisa memenuhi kebutuhan listrik yang menopang kemajuan industri dan pencapaian rasio elektrifikasi yang tinggi guna menjamin pertumbuhan ekonomi bagi lompatan kemajuan bangsa.
"Kita juga memperbanyak pasar rakyat agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif," katanya.
Sejalan dengan itu, pemerintah juga mempercepat pembangunan kawasan ekonomi khusus dan kawasan industri di luar Pulau Jawa, khususnya untuk industri pertanian dan pertambangan.
Pemerintah juga mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri.
"Program aksi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa," kata Presiden Jokowi.
Presiden juga mengajak agar masyarakat Indonesia tidak lagi memunggungi samudra dan laut. Laut yang terbentang luas memiliki potensi ekonomi, potensi pertahanan, dan potensi persatuan.
Lingkungan laut yang kini terancam oleh perubahan iklim perlu diselamatkan dan dilindungi laut dari ancaman keamanan, seperti pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut.
"Kapal-kapal yang tertangkap harus menghadapi ketegasan kita, termasuk ditenggelamkan. Hukum internasional juga menentang pencurian ikan dan penjarahan sumber daya laut," tegasnya.
Dia menyebutkan salah satu agenda yang terpenting adalah mewujudkan tol laut. Tol laut yang menjadi bagian dari infrastruktur maritim akan dilengkapi dengan galangan-galangan kapal yang produktif.
Kebijakan itu akan mendorong peningkatan ekonomi maritim yang berkesinambungan, kelestarian laut, dan tata ruang laut yang baik.
"Seiring dengan itu, kita juga harus menggali lagi budaya maritim dan identitas maritim bangsa Indonesia. Kita harus mampu menunjukkan kepada dunia bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa maritim," katanya.
Menurut Presiden, Indonesia harus menjadi bangsa yang menjaga dan mendayagunakan lautnya dengan penuh kesungguhan.
"Itulah bagian awal dari upaya kita untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Poros Maritim yang tidak saja digagas untuk menciptakan ketahanan nasional, tetapi juga ketahanan regional dan global. Strategi inilah yang tengah digodok dan akan dituangkan menjadi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyebutkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan alokasi belanja kementerian lembaga tertinggi dalam RAPBN 2016, yaitu Rp103,8 triliun.
"Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapatkan Rp103,8 triliun, atau tertinggi dari 10 kementerian lembaga yang mendapatkan belanja terbesar dalam RAPBN 2016," kata Menkeu.
Menkeu menambahkan bahwa kementerian lainnya yang mendapatkan alokasi belanja terbesar adalah Kementerian Pertahanan Rp95,9 triliun, Kepolisian Negara RI Rp67,2 triliun, Kementerian Kesehatan Rp64,8 triliun, dan Kementerian Agama Rp58,5 triliun.
Selain itu, Kementerian Perhubungan Rp50,2 triliun, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp49,2 triliun, Kementerian Keuangan Rp40,5 triliun, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp38 triliun, dan Kementerian Pertanian Rp32,9 triliun.
"Secara keseluruhan, total belanja 10 kementerian lembaga ini mencapai Rp601 triliun, dari keseluruhan belanja kementerian lembaga dalam RAPBN 2016 sebesar Rp780,4 triliun," kata Menkeu.
Di luar 10 kementerian tersebut, beberapa kementerian telah mendapatkan pagu anggaran yang ditujukan untuk mendorong percepatan sasaran pembangunan dalam bidang perekonomian, pembangunan manusia dan kebudayaan, politik hukum dan keamanan serta kemaritiman.
Kementerian tersebut adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan Rp15,8 triliun, Kementerian Sosial Rp15,3 triliun, Kementerian Hukum dan HAM Rp10,1 triliun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rp8,9 triliun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Rp6,3 triliun dan Kementerian Dalam Negeri Rp4,96 triliun.
Selain belanja kementerian lembaga, pemerintah juga telah menambah alokasi anggaran infrastruktur dalam RAPBN 2016 menjadi Rp313,5 triliun atau meningkat Rp23,2 triliun dari alokasi belanja infrastruktur dalam APBN-P 2015 sebesar Rp290,3 triliun.
Belanja infrastruktur 2016 senilai Rp313,5 triliun tersebut tersebar di pos belanja pemerintah pusat sebesar Rp183,9 triliun, transfer ke daerah dan dana desa Rp79,4 triliun dan pembiayaan anggaran Rp50,3 triliun.
Peran Industri Asuransi Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai peran strategis industri asuransi nasional dalam mendorong pembiayaan infrastruktur dalam skala masif saat ini belum maksimal.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial Rosan Roeslani, melalui keterangan persnya, berpendapat bahwa pertumbuhan industri asuransi nasional dalam beberapa tahun terakhir sangat cepat dengan kualitas pertumbuhan yang sangat baik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
