Bisnis.com, JAKARTA—Bahan baku menjadi kendala utama bagi pemerintah untuk menngembangkan industri di lokasi yang akan dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus Lhokseumawe, Aceh.
Rini Soemarno, Menteri Badan Usaha Milik Negara, mengatakan saat ini sebenarnya sudah ada BBUMN yang beroperasi di wilayayh tersebut. Terbatasnya bahan baku dan sumber energi, membuat BUMN, seperti PT Kertas Krap Aceh (Persero) berhenti beroperasi.
“Seperti PT Kertas Krap Aceh (Persero), asalahnya adalah bahan baku pohon pinus dan kalau pupuk itu kan bahan bakunya gas. Ini yang masih dibicarakan,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (7/8).
Rini menuturkan emrintah masih harus memastkan kesiapan bahan baku, sebelum berupaya menghidupkan kembali industri yang sempat beroperasi di wilayah tersebut.
Zaini Abdullah, Gubernur Aceh, mengatakan pemerintah daerah akan mengandalkan industri kertas, pupuk, dan fasilitas regasifikasi Arun untuk mendorong perekonomian di wilayahnya. Saat ini bahkan sudah ada investor dari Eropa yang berminat untuk bekerjasama dengan Pemerintah Aceh di sektor kertas krap.
Menurutnya, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus di Lhokseumawe sudah mulai dibahas di tingkat kementerian. Pasalnya, pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan aset bekas Kilang LNG Arun, untuk mendorong perekonomian di Aceh.
“Yang paling penting pengelolaan aset Arun. Bukan untuk dipunyai, tetapi dikelola oleh pemerintah daerah, karena selama ini hal itu menjadi kewenangan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sementara itu, Sofyan Djalil, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan pemerintah pusat tidak keberatan dengan usulan menjadikan Lhokseumawe sebagai Kawasan Ekonomi Khusus. Pasalnya, pembentukan kawasan ekonomi khusus dapat memberikan efek bergulir kepada perekonomian di wilayah sekitarnya.
Sebelumnya, Gubernur Nangroe Aceh Darussalam meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantu pemerintah provinsi untuk dapat mengelola aset bekas Kilang Arun. Pasalnya, pemerintah daerah ingin membangun kawasan ekonomi khusus, agar dapat menggenjot industri di wilayah tersebut.
Status Aceh sebagai daerah pasca-konflik, kata Zaini, membuat investor ragu untuk menanamkan modalnya di Bumi Serambi Mekah tersebut. Akibatnya, hingga kini angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh tergolong besar jika dibandingkan dengan provinsi lain di Sumatra.
Presiden Jokowi sendiri menginginkan agar aset bekas kilang LNG Arun dikelola sebaik-baiknya, agar memberikan manfaat kepada masyarakat. Keberadaan terminal penampungan dan regasifikasi Arun, dianggap dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk mengembangkan industrinyandi Aceh.
Dengan adanya fasilitas tersebut, industri tidak perlu lagi mengkhawatirkan pasokan gas sebagai sumber energinya. Dengan begitu, industri juga dapat menekan biaya produksinya, karena gas memiliki harga yang lebih murah dibandingkan dengan bahan bakar minyak dan batu bara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
