Kabar24.com, JAKARTA - Seusai diperiksa Bareskrim, Denny Indrayana, mantan Wamenkumham, membantah tuduhan polisi soal dugaan korupsi proyek pembayaran paspor online Payment Gateway yang menjerat dirinya sebagai tersangka.
"Nah, yang disoal salah satunya biaya, disebut ada biaya Rp5.000. Waktu kami konsultasi dengan PT KAI karena salah satu online tiket yang paling maju itu PT KAI, mreka datang ke kantor presentasi, di sana pun ada biaya," kata Denny di Bareskrim, Rabu (29/7/2015).
"Kalau biaya itu yg disoal, biaya perbankan, convenience fee, itu ada. Ini menurut ahli-ahli ya."
Kemudian mengenai tuduhan dirinya menunjuk langsung vendor Payment Gateway, Denny tegaskan hal itu tidak benar. Menurutnya, proses penunjukan vendor Payment Gateway sudah dilakukan sesuai aturan hukum.
"Supaya tidak disalahpahami, tim yang bekerja di bawah saya sudah benar, saya yakini itu. Saya ucpkan trima kasih kepada mreka, siapapun, pak menteri, teman-teman di Dirjen Imigrasi, Kementerian Keuangan, KPK, BPKP, Kemenpan, dan PT KAI."
Menurut Denny, apa yang dilakukannya merupakan sebuah inovasi birokrasi. Dia bahkan mengklaim Kemenpan RB menyebut proyek yang digagasnya itu merupakan inovasi dan patut menjadi proyek percontohan.
Mengenai pemeriksaannya, Denny mengatakan ini pemeriksaan keenam atau yang terakhir untuk melengkapi berkas perkara seperti sidik jari dan foto.
Dalam kesempatan yang sama, Heru Widodo, kuasa hukum Denny mengatakan sedianya penyidik mengagendakan pemeriksaan saksi meringankan untuk kliennya yaitu pakar hukum dari Universitas Gadjah Mada, Eddy Hiariej.
"Tapi pemeriksaannya dijadwal ulang. Nanti pada Jumat 2 Agustus pekan ini," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
