Bisnis.com, JAKARTA— DPR akan akan mengundang Presiden Joko Widodo untuk rapat konsultasi menyusul adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak siap melaksanakan pilkada serentak.
Hal itu disampaikan Ketua DPR, Setya Novanto, menanggapi laporan dari BPK tersebut. Menurutnya, dalam waktu dekat DPR akan mengajak Presiden Joko Widodo melakukan rapat konsultasi mengingat pentingnya temuan BPK itu untuk direspon secara serius.
"Kita mengusulkan kepada Pemerintah untuk rapat konsultasi antara Presiden dan Pimpinan DPR, dan tentu dengan unsur penyelenggara Pemilukada,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Rabu (15/7/2015). Dia menambahkan akan segera membuat surat untuk menindalanjuti hal tersebut.
Sementara itu, Komisioner KPU Fery Kurnia Rizkyansyah menyatakan pihaknya mengapresiasi temuan BPK yang menyebut persiapan Pilkada serentak tahun ini mengandung berbagai masalah. Oleh karena itu, temuan BPK tersebut akan dijadikan cambuk bagi KPU agar lebih siap menggelar Pilkada serentak.
"Tentunya kami apresiasi atas terobosan (BPK) dalam mengawal proses pilkada yang berkualitas,” ujarnya.
Meski banyak pihak yang beranggapan bahwa pilkada dapat ditunda, namun Ferry menegaskan tidsak akan ada perubahan dan akan diselenggarakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan pada Desember mendatang.
"Kalau penundaan, saya pikir terlalu jauh. Komitmen di awal terkait ini kan bukan dalam konteks penundaan," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
