Bisnis.com, BANDUNG — Meskipun memiliki lahan pertanian yang sempit, Jawa Barat mengklaim memiliki produktivitas padi tertinggi dibandingkan wilayah lain.
Bila dibandingkan dengan provinsi lainnya, seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah yang memiliki lahan sawah masing-masing 1,2 juta hektare (ha) dan 1,1 juta ha, Jabar hanya memiliki lahan kurang dari 1 juta ha. Akan tetapi, produktivitas padi di Jabar mayoritas di atas 60 kwintal per ha.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan kepemilikan lahan yang sempit disebabkan sistem pengairan, pupuk, dan petani di Jabar lebih baik.
“Berarti petani-petani Jabar hebat sebetulnya, karena meskipun lahannya lebih kecil dibandingkan Jateng dan Jatim tapi produktivitas per hektarnya lebih tinggi,” katanya di Bandung, Jumat (10/7).
BPS memperkirakan produksi padi Jabar pada tahun ini meningkat 3,21% melihat realisasi tanaman produksi padi hingga April ini. Produksi padi tahun ini ditaksir 12,01 juta ton gabah kering giling, atau setara 7,5 ton beras.
Selain itu, dengan produk holtikulturanya yang besar seperti cabai, Jabar mampu mencegah impor cabai yang beberapa waktu lalu sempat terdengar kabarnya.
“Kemarin kan ada kabar mau impor cabai tapi tidak jadi impor. Apa sebabnya? Karena Jawa Barat panen cabai,” ujarnya.
Heryawan pun mengungkapkan, Jabar akan terus mendorong serta mempertahankan kemandiriannya di bidang pangan, perikanan, sayuran serta buah-buahannya, melalui peningkatan indeks panen dan indeks tanam di Jabar bagian utara yang memiliki lahan pertanian lebih besar daripada bagian selatan, serta perbaikan irigasi.
Sementara di bidang peternakan, Pemprov Jabar pun terus mendorong peternak untuk lebih professional serta meningkatkan produksi peternakan lokal, seperti ayam pelung, ayam sentul, sapi rancah, serta domba garut agar lebih dikembangkan.
Menurutnya, di samping lebih bergizi dan lebih baik produk ternak lokal Jabar memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
Sementara itu, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jabar meminta pemerintah kabupaten/kota di kawasan itu membuat regulasi untuk mengendalikan alih fungsi lahan pertanian guna menghindari krisis pangan.
Ketua HKTI Jabar Entang Sastraatmaja mengatakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian harus tertuang dalam peraturan bupati/peraturan wali kota yang merupakan turunan dari Peraturan Daerah soal Rencana Tata Ruang dan Wilayah atau Undang-undang mengenai Perlindungan Sawah.
Menurutnya, jika aturan tidak tertuang dalam bentuk perbub atau perwalkot, maka alih fungsi lahan tetap saja terjadi. Karena masing-masing kabupaten/kota memiliki kewenangan otonomi sehingga tidak bisa diintervensi oleh perda maupun UU. “Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kekuasaan otonomi harus mempersiapkan regulasi untuk mempersempit banyaknya alih fungsi lahan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
