Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Diperiksa KPK, Pasutri Bupati Empat Lawang Bungkam

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dalam sengketa Pilkada di Empat Lawang Sumsel pada Mahkamah Konstitusi pada 25 Juni 2015.
Panitera Mahkamah Konstitusi MK Kasianur Sidauruk (tengah) keluar seusai diminta keterangan oleh penyidik KPK di Jakarta, Kamis (2/7/2015). Kasianur Sidauruk diperiksa sebagai saksi dalam kasus baru penanganan sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang, Sumsel pada 2013 di MK yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar./Antara
Panitera Mahkamah Konstitusi MK Kasianur Sidauruk (tengah) keluar seusai diminta keterangan oleh penyidik KPK di Jakarta, Kamis (2/7/2015). Kasianur Sidauruk diperiksa sebagai saksi dalam kasus baru penanganan sengketa pilkada Kabupaten Empat Lawang, Sumsel pada 2013 di MK yang melibatkan mantan Ketua MK Akil Mochtar./Antara

Kabar24.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dalam sengketa Pilkada di Empat Lawang Sumsel pada Mahkamah Konstitusi pada 25 Juni 2015.

Kasus tersebut telah menjerat Bupati Empat Lawang Budi Antoni Aljufri dan istrinya Suzana Budi Antoni sebagai tersangka KPK.

Kini, kedua tersangka tersebut dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di KPK untuk perkara yang tengah menjeratnya.

Pasangan suami isteri tersebut tiba di KPK untuk memenuhi panggilan pemeriksaannya sebagai tersangka KPK dan lebih memilih bungkam ketika dikonfirmasi mengenai pemeriksaannya kali ini.

"Keduanya akan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka," tutur Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha, Senin (6/7/2015).

Sebelumnya, KPK telah mengembangkan perkara dugaan tindak pidana suap yang tengah menjerat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar dan akhirnya KPK menerbitkan surat perintah penyidikan baru terhadap Budi Antoni Aljufri dan Suzana Budi Antoni pada 25 Juni 2015. 

Keduanya diduga menyuap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi M. Akil Mochtar sebanyak Rp10 miliar dan US$500.000 dalam sidang sengketa Pilkada Empat Lawang di MK pada 2013.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper