Kabar24.com, JAKARTA -- Belum lagi pilkada serentak digelar, ekses negatif dari para kandidat pemburu dukungan rakyat sudah terungkap.
Demi bisa maju sebagai kandidat independen, peserta Pilkada dari jalur perseorang atau jalur independen memang diharuskan mendapat dukungan warga. Syaratnya adalah dengan adanya tanda tangan dan copy ktp warga yang memberikan dukungan.
Namun, apa yang terjadi? Ada saja tim sukses yang justru berlaku lancung dengan mencatut nama warga demi memenuhi persyaratan agar sang kandidat bisa berlaga.
Jadi, alih-alih mendapat simpati warga, kandidat dari jalur independen atau perseorang ini malah ketahuan menumpuk dukungan palsu.
Temuan adanya dukungan palsu itu misalnya terjadi di Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan.
Badan adhoc Komisi Pemilihan Umum Daerah Pangkajene Kepulauan (Pangkep) yang melakukan verifikasi faktual atas data warga terhadap pasangan calon bupati dan wakilnya untuk jalur perseorangan menemukan banyaknya data palsu.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Pangkep, Saharuddin yang dikonfirmasi, mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan dari petugas di lapangan tentang banyaknya surat dukungan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat.
"Jadi pada saat verifikasi faktual itu banyak ditemukan identitas palsu dan bahkan banyak juga pemilik fotocopy KTP serta tandatangan yang justru tidak pernah memberikan tandatangannya itu sama tim sukses," katanya, seperti diberitakan Antara, Minggu (5/7/2015).
Salah seorang warga Jalan Fadli Lurang, Kecamatan Minasatene Ismail mengaku kaget ketika petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pangkep mendatangi rumah mereka untuk melakukan verifikasi faktual berdasarkan dukungan pasangan calon independen atas nama mereka.
Sebab, dirinya tidak pernah memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun bertandatangan di berkas yang berhubungan dengan dukungan dalam Pilkada.
"Saya dan istri tiba-tiba ada dalam berkas yang mendukung salah satu calon. Lengkap foto copy KTP dan tandatangan saya dan istri dipalsukan," akunya.
Hal serupa diungkapkan Muis warga Kecamatan Minasatene lainnya yang juga menyesalkan kartu tanda penduduknya beserta mertuanya dicatut oleh pasangan calon independen.
"Saya tidak pernah didatangi baik-baik untuk dimintai dukungan. Kenapa langsung ada berkasnya. Saya diperlihatkan langsung oleh petugas KPU," sebutnya.
Ketua (Panwaslu) Pangkep Saharuddin Hafid mengungkapkan, pihaknya banyak menerima laporan dari petugas di lapangan tentang banyaknya surat dukungan calon perseorangan yang tidak memenuhi syarat alias gugur.
Ia mencontohkan, salah satu kelurahan di Kecamatan Ma'rang. Dari 115 surat dukungan untuk salah satu bakal calon Bupati independen, setelah diverifikasi tersisa 15 saja. Sementara selebihnya, 100 pemilik dukungan keberatan dan membantah telah memberikan dukungan.
"Itu baru dari satu kelurahan saja. Di wilayah lain, laporan seperti ini banyak yang masuk kepada kami," katanya.
Mengenai keberatan warga yang KTP dan tandatangannya dipalsukan oleh salah satu pasangan calon bupati independen, Saharuddin mempersilakan warga tersebut untuk menandatangani formulir keberatan dan membantah tidak pernah memberikan dukungan.
"Kalau sudah tandatangan, itu langsung gugur dukungannya. Jika masalah pemalsuan tandatangan di berkas dukungan masyarakat bisa juga melalui jalur pidana umum. Silakan melapor ke polisi kalau mau," ujarnya.
Saharuddin juga menegaskan bahwa setiap temuan Panwaslu atas setiap dukungan yang dinyatakan gugur wajib diganti dukungan sebanyak dua kali lipat.
"Kalau yang gugur 10 ribu, pasangan calon harus ganti 20 ribu dukungan, begitu peraturannya," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
