Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RESHUFFLE KABINET: Menteri Nonparpol Bikin Terpuruk

Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengatakan, menjelang reshuffle kabinet, ada upaya sistematis yang ingin memisahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari akar partai pengusungnya.
Wasekjen PKB Daniel Johan/Antara
Wasekjen PKB Daniel Johan/Antara

Kabar24.com, JAKARTA-- Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Daniel Johan mengatakan, menjelang reshuffle kabinet, ada upaya sistematis yang ingin memisahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari akar partai pengusungnya.

"Jika hal itu terjadi maka reshuffle akan membuat stabilitas politik dan ekonomi semakin buruk dan melemahkan," kata Daniel di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Anggota DPR ini menambahkan, kinerja menteri dan kondisi politik ekonomi selama 7 bulan terakhir harus menjadi pelajaran penting bagi Jokowi dalam mengambil kebijakan reshuffle. Pasalnya, kata dia, kondisi perekonomian Indonesia terus terpuruk.

Dikatakan, pertumbuhan ekonomi dan nilai tukar rupiah terus anjlok, inflasi dan harga kebutuhan pokok terus melambung tinggi. Tingkat kesejahteraan nelayan dan petani turun, demo dan ketidakpuasan nelayan disuarakan di banyak wilayah.

"Waktu pembentukan kabinet, Presiden didorong untuk menyingkirkan kader partai meskipun baik dan profesional. Tapi, saat ini keterpurukan justru berasal dari menteri-menteri non-parpol yang terbukti tidak memberi konstribusi mewujudkan Nawacita dan janji Presiden," ungkap anggota DPR dari Kalimantan Barat itu.

Lebih Baik

Menurut dia, kader parpol lebih baik ketimbang dengan kader non-parpol yang saat ini duduk di Kabinet Kerja. Pasalnya, kader parpol mempunyai dukungan politik di akar rumput serta punya dukungan politik di parlemen.

"Kader-kader terbaik parpol sudah teruji dalam mengelola persoalan masyarakat," ujarnya.

Ditambahkannya, menyingkirkan kader partai politik di kabinet, sama artinya melemahkan sistem demokrasi .

"Bila Presiden Jokowi ingin memperbaiki pemerintahannya, maka Presiden harus benar-benar menggunakan hak prerogeratifnya  dengan memperkuat sistem demokrasi yang dianut sehingga pemerintah menjadi kuat  dan mandiri sesuai dengan Nawacita yang disampaikan Presiden Jokowi," demikian Daniel Johan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Newswire
Editor : Nancy Junita
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper