Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman mengatakan bahwa pemerintah keliru memahami soal usulan program pembangunan dapil (UP2DP) yang telah disepakati dalam sidang Paripurna DPR.
Menurutnya, tak ada istilah dana aspirasi sebagaimana yang ramai dibicarakan saat ini. Benny merasa heran mengapa muncul istilah dana aspirasi karena istilah itu tidak pernah muncul dalam pembahasan di DPR.
"DPR tidak pernah mengusulkan dana aspirasi. Tidak ada," ujar politisi Partai Demokrat ini di Gedung DPR, Jumat (26/6/2015). Akan tetapi, ujarnya, yang diusulkan DPR selama ini adalah program pembangunan daerah pemilihan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mengirim surat ke DPR guna membatalkan UUP2DP. Usulan itu memicu kontroversi dan sebagian kalangan menilai usulan itu sebagai akal-akalan DPR untuk “membeli suara” konstituen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
