Kabar24.com, JAKARTA — Sejumlah kalangan menduga DPR sedang berusaha melemahkan Komisi Pemilihan Umum dengan menggunakan audit Badan Pemeriksa Keuangan sebagai alat untuk menggerus kredibilitas penyelenggara pemilu tersebut.
Titi Anggraeni, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), mengatakan saat ini ada upaya yang besar dari DPR, terutama Komisi II, untuk melemahkan posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu dengan mengaitkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan kinerja KPU selama 2013 hingga 2014.
Menurutnya, audit yang menemukan adanya dugaan kesalahan penggunaan anggaran Rp334 miliar dari pengelolaan anggaran Rp9,03 triliun tersebut tidak bisa dijadikan alasan bagi Komisi II untuk menyangsikan kinerja KPU.
“Temuan BPK itu bisa saja hanya kesalahan administrasi saja. Dan itu tidak bisa digeneralisasi menjadi kesalahan KPU,” katanya saat dihubungi, Senin (22/6/2015).
Hal senada diungkap Refly Harun, pakar hukum dan tata negara dari Universitas Andalas yang juga menjabat sebagai komisaris PT Jasa Marga Tbk.
“DPR tidak serta merta bisa menggunakan hasil audit tersebut sebagai alat untuk melemahkan KPU,” katanya.
Menurut Refly, audit BPK sudah digunakan Komisi II sebagai alat politik untuk melemahkan KPU. “Ini tidak boleh terjadi,” kata Refly.
Refly mengakui, audit itu memang sangat kental dengan nuansa politis.
Seperti diketahui, audit tersebut muncul setelah KPU mengabaikan rekomendasi Komisi II yang ingin meloloskan Partai Golkar kubu Ical dan PPP kubu Djan Faridz sebagai peserta pemilu dengan dasar putusan pengadilan terakhir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
