Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Teras Narang Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum

Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang promosi Doktor Ilmu Hukum Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang di Universitas Pelita Harapan.
Teras Narang /YAY
Teras Narang /YAY

Kabar24.com, TANGERANG - Wakil Presiden Jusuf Kalla menghadiri sidang promosi Doktor Ilmu Hukum Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang di Universitas Pelita Harapan.

JK tiba di kampus UPH sekitar pukul 11.00 WIB. Hadir pula dalam acara tersebut Mantan Presiden Megawati Soekarno Putri, Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan, serta Gubernur Banten Rano Karno.

Sidang promosi Doktor Teras Narang digelar untuk menguji disertasi berjudul "Titik Berat Otonomi Daerah pada Tingkat Provinsi dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Dalam sidang tersebut, Teras Narang menyimpulkan bahwa peletakan titik berat otonomi daerah pada provinsi adalah alternatif yang ideal dan mampu mewujudkan tujuan negara dan tujuan otonomi.

Peletakan otonomi di provinsi, lanjutnya, lebih ideal karena memudahkan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah pemegang wewenang otonom.

Otonomi di level provinsi dinilai membuat konsolidasi sumber daya baik sumber daya alam, geografi, demografi, politik, sosial budaya, hukum dan administrasi penyelenggaraan pemerintah jauh lebih mudah.

Teras Narang menyarankan otonomi daerah berada di tingkat provinsi dengan penekanan dalam pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga alur pemerintahan lebih efektif

"Selain sumber daya manusia yang lebih siap, otonomi daerah di provinsi juga membuka peluang bagi lahirnya pemimpin-pemimpin nasional dari daerah," katanya Sabtu (29/5).

Gubernur Kalteng ini menambahkan dengan menarik otonomi daerah ke provinsi, mahalnya biaya pilkada yang sering dikeluhkan selama ini bisa dijawab tuntas. Pasalnya, Pilkada langsung cukup digelar untuk jabatan gubernur, sedangkan bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD.

Untuk mendukung titik berat otonomi daerah di tingkat provinsi, dia juga menyarankan penguatan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah yang fungsinya dinilai kurang efektif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Ana Noviani
Editor : Yusran Yunus

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper