Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menjadwalkan ekspos bagi Lembaga Keuangan yang membiayai pemberangkatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri mulai hari ini bersama Otoritas Jasa Keuangan.
R. Wisantoro Direktur Penyiapan dan Pembekalan Pemberangkatan BNP2TKI menjelaskan pelaksanaan ekspose akan dibagi dalam tiga kelompok dari 14 perusahaan yang menyatakan minat. Sedangkan ekspose diselenggarakan Selasa-Kamis (26/5-28/5).
"Ekspose untuk melihat kesiapan menjadi lembaga pembiayaan penempatan TKI," ujar Wisantoro dalam pernyataan resminya di Jakarta, Selasa (26/5/2015)
Sebanyak 14 lembaga keuangan berminat bagi penyelenggara keuangan bagi TKI. Mereka yang berminat terdiri dari tujuh bank umum, enam bank perkreditan rakyat dan satu lembaga pembiayaan (Multifinance). Lembaga yang mengajukan adalah Bank BII Maybank, Bank Mandiri, Bank BNI 46, Bank BJB, Bank Sinar Mas, Bank Hana KEB, Bank Woori Saudara Indonesia 1906, BPR UMKM Jawa Timur, BPR Ragam Peran Mandiri, BPR Tata Karya Indonesia, BPR Sentra Dana Makmur, BPR Dana Mitra Indonesia, BPR Intidana Sukses Makmur, serta FIF Group Member Astra.
Penyelenggaraan one stop financing servis solution ini merupakan upaya pembenahan keuangan bagi buruh migran asal Indonesia. Lembaga keuangan akan membantu mengelola keuangan TKI mulai dari pembiayaan pemberangkatan, penampungan gaji selama bekerja, hingga dorongan membuka usaha setelah pulang dengan dukungan modal kerja. Rekening ini juga menampung seluruh klaim termasuk asuransi.
Program keuangan terpadu ini juga akan meningkatkan dana murah (current account and saving accout/CASA) karena gaji pekerja migran ini langsung diterima melalui lembaga pembiayaan ini. Pemerintah menargetkan remitensi saat ini sebesar US$ 8,7 miliar dolar dapat naik menjadi dua kali lipat. Bank Indonesia mencatat remitansi TKI sepanjang 2014 sebesar Rp105,98 triliun. Remitansi tersebut berasal dari TKI di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, Afrika, Amerika, dan Eropa.
KAMPANYE
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga tengah melatih para buruh migran agar lebih terampil mengelola keuangannya. Kegiatan ini merupakan implementasi cetak biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) tahun 2015. Setelah pekan lalu edukasi di berikan di Hongkong dan Taipe, pelatihan serupa juga diberikan pada buruh migran di Jepang.
"OJK memandang perlu untuk terus mendorong peningkatan perluasan akses keuangan dalam rangka penempatan dan perlindungan TKI serta penggunaan transaksi non tunai," kata Sri Rahayu Widodo , Deputi Komisioner Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
Buruh migran di Jepang tahun lalu mengirimkan uang ke tanah air sebesar Rp1,9 triliun. Sedangkan data menunjukkan grafik jumlah penempatan Buruh Migran Indonesia (BMI) di Jepang tahun 2010-2014 mengalami fluktuasi. Tahun 2010-2011 dengan 24.000 jiwa, tahun 2012 bertambah menjadi 28.000 jiwa, hingga puncaknya di tahun 2013 dengan 30.000 jiwa, lalu menurun di tahun 2014 dengan 28.000 jiwa. Sebagian besar TKI tersebut merupakan Pekerja di sektor formal yaitu perawat dan pekerja magang di pabrik / pelabuhan dengan gaji be
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
