Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Krisis Yunani: Athena Berada Pada Akhir Negosiasi Utang

Yunani berada pada akhir negosiasi yang menegangkan dengan kreditur internasional mengenai pinjaman untuk reformasi yang tidak akan melibatkan pemangkasan dana pensiun dan penghematan keras.
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, ATHENA – Yunani berada pada akhir negosiasi yang menegangkan dengan kreditur internasional mengenai pinjaman untuk reformasi yang tidak akan melibatkan pemangkasan dana pensiun dan penghematan keras.

Setelah empat bulan pembicaraan dengan partner zona Euronya dan Dana Moneter Internasional (IMF), Athena berjuang untuk kesepakatan penghapusan utang 7,2 miliar euro atau US$7,9 miliar untuk mencegah kebangkrutan.

Negosiasi selama ini tersandung oleh pensiun, reformasi ketenagakerjaan, target fiskal, dan peningkatan pajak pertambahan nilai.

“Kami berada pada final penuh ketegangan dari periode yang menyiksa dan berat,” ucap Perdana Menteri Yunani Alexis Tsipras, kepada Komite Sentral partainya, Sabtu (23/5/2015), sekembalinya dari EU Summit di Riga, seperti dikutip Reuters.

Tsipras, yang terbang ke Riga untuk menekan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande agar memberikan dukungan politis, menghadapi tantangan potensial dari faksi sayap kiri partai Syriza yang menentang kesepakatan apa pun yang melibatkan pengetatan lebih jauh.

“Yakinlah bahwa dalam negosiasi ini, kami tidak akan menerima persyaratan yang memalukan,” kata Tsipras.

Dia menyerang beberapa perwakilan kreditur yang menurutnya menggunakan krisis finansial negaranya sebagai tuas untuk mendongkel kesepakatan yang dicapai 20 Februari, di bawah komitmen Athena melakukan rencana reformasi baru.

“Kami tidak akan menyerah pada permintaan irasional tentang PPN, isu pensiun dan  pasar tenaga kerja, ketika arsitek program yang kebanyakan tak sukses dalam sejarah penyelamatan IMF bersikeras dengan tindakan ekstrem untuk tidak mengakui kegagalan mereka,” ujar Tsipras.

Athena telah mengusulkan tarif PPN 7,14% dan 22% sebagai upaya meredistribusi dampak pajak dan meringankan beban kelompok berpendapatan rendah. Namun, kreditur menginginkan tarif 11% dan 23% serta menekan peningkatan PPN energi ke 23%. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Sri Mas Sari
Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper