Bisnis.com, PURWOKERTO - Pengembangan hunian bersubsidi guna mendukung realisasi program satu juta rumah di wilayah Eks-Karesidenan Banyumas, Jawa Tengah, terkendala tingginya harga lahan.
Ketua Korwil Realestat Indonesia (REI) Banyumas Hartono mengungkapkan kebutuhan akan hunian di wilayah selatan Jateng, khususnya Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga dan Banjarnegara, masih cukup tinggi. Wilayah tersebut, ungkapnya, menjadi pusat beragam industri pengolahan, perdagangan dan jasa, sehingga mendorong pertumbuhan permintaan hunian baik bagi para pekerja maupun bagi sarana investasi.
Namun, harga lahan yang tersedia cukup sulit dijangkau para pengembang, terutama untuk merealisasikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kondisi itu, ungkapnya, tentunya akan menyulitkan pengembang dalam mendorong rencana pemenuhan hunian yang digagas pemerintah melalui program satu juta rumah.
“Program satu juta rumah di wilayah ini dihadapkan pada harga lahan sudah mahal,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (20/5/2015).
Hartono mencontohkan harga lahan di wilayah Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dan Cilacap yang menjadi kendala bagi para pengembang perumahan. Harga tanah di area pinggiran, jelasnya, bahkan telah mencapai Rp4 juta per ubin atau 14,06 m2 (3,75 x 3,75 m2).
Hal itu dinilai menyulitkan pengembang untuk mengembangkan hunian bersubsidi dengan patokan harga Rp118 juta. Bagi pengembang, ujar Hartono, pembangunan rumah bersubsidi, bahkan dengan margin keuntungan terkecil, hanya memungkinkan dengan harga tanah tidak lebih dari Rp2 juta per ubin,
Padahal, dia menjelaskan wilayah Purwokerto menjadi pusat bagi wilayah Eks-Karesidenan Banyumas sehingga menjadi tujuan investasi sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta pendidikan. Sedangkan, Cilacap dinilai menjadi wilayah industri yang tentunya membutuhkan dukungan sarana perumahan yang masif.
“Harga tanah dekat kota sudah berkisar Rp20-Rp30 juta per ubin. Di pinggiran sudah sangat sulit menemukan yang Rp3 juta per ubin,” jelas Hartono.
Di sisi lain, Hartno menuturkan kisaran harga tanah juga akan memberatkan para pekerja untuk memiliki rumah. Rata-rata UMK di wilayah tersebut masih berada di bawah Rp1,3 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
