Kabar24.com, JAKARTA -- Terkait maraknya isu pemalsuan ijazah belakangan ini, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mengapresiasi inisiasi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, M.Nasir yang akan menutup Perguruan Tinggi (PT) yang terbukti memperjualbelikan ijazah tanpa adanya proses perkuliahan yang lazim.
"Kami mendukung jika memang 18 PT itu harus ditutup. Tapi, pemerintah juga harus berhati-hati soal memberi sanksi. Misalnya, memindahkan mahasiswa yang tak terlibat ke perguran tinggi yang setara, dan memberi pekerjaan bagi dosen yang tidak tahu," ujar Komisioner Ombudsman bidang Penyelesaian Laporan, Budi Santoso, di Kantor ORI, Jakarta, Jumat (22/5/2015).
Karena itu, dia meminta pemerintah untuk melakukan investigasi secara komprehensif. Apakah penjualan ijazah tersebut dilakukan oleh oknum atau secara sistemik.
“Bisa jadi ini lebih dari 18 PT. Pemerintah perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menegakkan aturan main,” jelasnya.
Sebanyak 18 PT disinyalir melakukan praktik melanggar hukum tersebut. Modus jual beli ijazah dan pengeluaran ijazah palsu yang dilakukan pun disebut beragam. Di salah satu PT di Bekasi, misalnya, dilaporkan jika PT menerbitkan ijazah sarjana strata satu (S1) pada penerima yang tak menjalani prosedur perkuliahan sama sekali.
Lalu, ada pula yang mengeluarkan ijazah pada mahasiswa yang hanya mengikuti kuliah setahun atau dua tahun dengan syarat membayar sejumlah uang.
Selain di Bekasi, PT nakal tersebut juga disinyalir berada di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun hingga saat ini Kemenristekdikti belum merilis secara detail PT mana saja yang dilaporkan tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
