Bisnis.com, JAKARTA—Publik masih melihat Presiden Joko Widodo masih sulit melepas pengaruh dari partai pengusungnya, terutama PDI Perjuangan.
Oleh sebab itu, publik menginginkan mantan Walikota Solo itu menjaga jarak dari partai pengusung agar mandiri menjalankan roda pemerintahan.
Hal tersebut terungkap dalam hasil survei Evaluasi 6 Bulan Pemerintahan Jokowi-JK yang dirilis oleh Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi), Minggu (10/5/2015).
Survei dilakukan terhadap 450 responden di 45 kelurahan wilayah Jabodetabek dengan margin of error ±4,62% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei yang dilakukan 24-30 April itu, dilakukan pemilihan sample secara acak (probability sampling) menggunakan metode sample acak bertingkat (multistage random sampling).
Berdasarkan survei itu, pemilih meminta Jokowi menjaga jarak dengan PDIP yang disampaikan oleh 34,4% responden. Kemudian, 32,2% meminta Jokowi berhubungan baik dengan PDIP, sedangkan sisanya tidak tahu.
Sementara itu, persepsi publik atas kemandirian presiden, sebanyak 60,7% responden menilai Jokowi masih mendapatkan pengaruh dari partai penggusung dan hanya 12,4% yang menilai sudah mandiri.
Pengamat komunikasi politik dari Universitas Paramadina yang juga Juru Bicara Kedai Kopi Hendri Satrio mengutarakan responden melihat Jokowi masih sulit melepaskan pengaruh PDI-P atas sejumlah kebijakannya.
“Padahal dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa masyarakat berharap Jokowi dapat independen mengambil keputusan,” ujarnya dalam pemaparan hasil survei itu.
Dengan melihat hasil survei itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagyo menilai banyak masyarakat yang menilai Jokowi tidak mandiri. Namun, sambungnya, masyarakat sadar bahwa yang mengusung presiden adalah partai.
“Ini pandai-pandainya presiden saja berhubungan dengan partainya,” ujarnya.
Dia mencontohkan, pencalonan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri banyak yang menanggap bahwa orang titipan PDI-P, karena merupakan mantan ajudan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Apalagi partai berlogo banteng moncong putih cederung memaksakan pencalonan tersebut.
"Publik tau betul siapa BG. Apa betul dititipkan PDI-P? Kan tidak dijelaskan," ujar Agus.
Dalam survei tersebut, sebanyak 55% menyatakan perlu dilakukan reshuffle segera, sedangkan 37% menyatakan tidak perlu dan sisanya menjawab tidak tahu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
