Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Reshuffle Kabinet: Tak Fair Turunkan Menteri Hanya Karena Desakan Politik

Sejumlah kalangan mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk tidak serta merta mengganti kabinetnya atas dasar desakan politik tetapi lebih didasarkan pada kinerja.
Menkumham Yasonna Laoly/Antara
Menkumham Yasonna Laoly/Antara

Kabar24.com, JAKARTA—Sejumlah kalangan mengingatkan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla untuk tidak serta merta mengganti kabinetnya atas dasar desakan politik tetapi lebih didasarkan pada kinerja.

Sebelumnya isu perombakan atau reshuffle kabinet mencuat ke media massa. Beberapa nama anggota kabinet disebut-sebut pantas diganti karena tidak bisa bekerja sama mengimplementasikan program Nawacita dan Trisakti Presiden Joko Widodo.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Publik (PSHK), Ronald Rofiandri mengatakan presiden tidak boleh mengganti menteri karena desakan eksternal.

“Itu harus dipisahkan dan semuanya kembali kepada leadership seorang presiden,” ujar Ronald, Kamis (7/5/2015).

Sebelumnya disebutkan dari sekian nama anggota kabinet yang pantas diganti termasuk Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, meski tidak jelas apa tolak ukur bahwa dia harus diganti.

Ronald mengatakan, di luar konteks konflik Partai Golkar dan PPP, kinerja Menkumham Yasonna Laoly lebih baik. Sementara itu, banyak isu-isu hukum yang semuanya bermuara ke Kementerian Hukum dan HAM.

Dari sisi legislasi, kata dia, Yasonna sangat gesit dan cepat merampungkan sekitar 20 rancangan undang-undang (RUU) yang menjadi prioritas tahun 2015. Dan hal itu sudah sesuai dengan Nawacita yang dicanangkan Presiden Jokowi, katanya.

Dia bahkan mengapresiasi pembenahan lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang dilakukan Menkumham, terutama soal kelebihan kapasitas.

Demikian juga soal imigrasi, Menkumham melakukan banyak pembenahan dan perlu diapresiasi.

Sementara itu, pakar politik dari Universitas Jayabaya Jakarta, Lely Arriane mengatakan, tidak fair desakan mengganti menteri hanya karena desakan politik.

“Saya pikir jika karena soal Golkar dan PPP maka Menkumham diganti, itu sangat tidak fair. Karena awal persoalan bukan pada Menkumham, tetapi pada Partai Golkar itu sendiri,” ujarnya.

Lely melihat, desakan agar Yasonna Laoly diganti lebih karena kepentingan Koalisi Merah Putih (KMP) yang terganggu. Pasalnya, keputusannya tidak sejalan dengan keinginan KMP yang dianggap lawan.

“Jadi penilaian terhadap Laoly yang dipenuhi subjektivitas politik itu tidak fair,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Saeno
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper