Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Petinggi PDIP Minta Jokowi Genjot Kinerja Menteri

Pimpinan DPD PDI Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot kinerja menteri-menterinya, agar lebih cepat merealisasikan program yang telah dicanangkan pemerintah.
Presiden Joko Widodo/Reuters
Presiden Joko Widodo/Reuters

Kabar24.com, JAKARTA-- Pimpinan DPD PDI Perjuangan meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggenjot kinerja menteri-menterinya, agar lebih cepat merealisasikan program yang telah dicanangkan pemerintah.

Olly Dondokambey, Bendahara Umum DPP PDI Perjuangan, mengatakan hingga kini masih ada beberapa kementerian yang belum menerbitkan petunjuk teknis dari pelaksanaan program pemerintah pusat. Akibatnya, para kepala daerah belum dapat menindaklanjuti program yang menjadi prioritas pemerintah pusat.

“Kami mendorong Presiden Jokowi lebih bisa menggenjot menteri-menterinya, untuk lebih cepat melakukan tindakan, sehingga bisa langsung disambut oleh daerah,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/5/2015).

Olly menuturkan, meski memberi informasi terkait kendala yang ada antara kementerian dengan pemerintah daerah, pihaknya sama sekali tidak menyinggung perombakan kabinet. Informasi tersebut disampaikan agar Presiden Jokowi dapat langsung menyelesaikan hambatan dalam pelaksanaan kebijakannya.

Menurutnya, DPD PDI Perjuangan akan terus melakukan komunikasi dengan presiden secara rutin. Harapannya, Presiden Jokowi dapat memperoleh informasi langsung dari lapangan, bukan hanya laporan satu pihak yang disampaikan oleh kementerian.'

“Akan lebih baik kalau informasi berasal dari daerah langsung. Kami mendukung presiden, artinya kami ingin memberikan informasi yang benar, bukan asal bapak senang,” ujarnya.

Olly juga menyebut terlambatnya penyaluran dana APBN Perubahan untuk sejumlah percepatan proyek jalan, dan dana transfer transfer daerah menyebabkan pemerintah daerah belum dapat mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat.

 Hal tersebut ditambah dengan belum terbitnya petunjuk teknis dari kementerian terkait, sehingga kepala daerah tidak berani mengambil keputusan.

 

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lili Sunardi
Editor : Nancy Junita

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper