Bisnis.com, JAKARTA - Indeks integritas ujian nasional yang dibentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan digunakan sebagai sanksi sosial untuk sekolah yang melakukan kecurangan dalam proses ujian nasional UN.
Anies Baswedan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, mengatakan selama ini pihak sekolah pura-pura tidak tahu apabila terjadi kebocoran soal UN. Akibatnya, para murid menganggap kecurangan dalam proses UN adalah hal yang dimaklumi dan dibolehkan.
“Harapannya, tahun depan lebih baik, karena yang namanya perubahan itu bertahap. Akan tetapi kami sudah memulai langkah awalnya,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/5/2015).
Anies menuturkan indeks integritas UN yang dibentuk oleh pihaknya dapat menjadi ukuran apakah ada kecurangan dalam pelaksanaan UN. Pemerintah akan melihat pola jawaban yang benar dan salah dari setiap sekolah, untuk mengetahui apakah ada kecurangan dalam pelaksanaan UN.
Menurutnya, dengan mengetahui indeks integritas tersebut maka sekolah dapat segera memperbaiki kekurangan dalam penyelenggaraan UN. Apalagi nantinya indeks integritas UN akan dipublikasikan, memberikan peringkat integrasi UN kepada seluruh sekolah.
“Sekolah akan malu kalau mendapat peringkat indeks integritas UN yang rendah, dan pasti akan langsung memperbaikinya,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Anies juga menyebutkan kebocoran soal UN bukanlah kesalahan sistem yang digunakan pemerintah. Pasalnya kebocoran tersebut terjadi karena ada pihak yang dengan sengaja membocorkan soal tersebut.
Untuk itu dia meminta semua pihak yang mengetahui aksi tersebut segera melaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti Ombudsman, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Polri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
