Kabar24.com, JAKARTA—Wakil Ketua DPR, Fadli Zon mengatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak bisa mengabaikan surat rekomendasi Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR terkait proses pencalonan kepala daerah dalam pilkada.
Menurutnya, rekomendasi dari Panja Komisi yang membidangi masalah pemilihan umum itu merupakan satu ikatan yang terkait dengan rapat kerja bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
"Jadi tidak bisa diabaikan, karena keputusan ini mengikat. KPU tidak bisa mengatakan independen dari itu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senin (4/5/2015).
Menurut politisi Partai Gerindra itu, hasil dari rapat kerja itu merupakan putusan lintas frakasi sehingga harus dipatuhi oleh pihak-pihak terkait. Apalagi rekomendasi itu ditandatangani oleh semua fraksi.
Fadli mengaku, hari ini DPR mengundang pihak KPU, Mendagri, dan Komisi II DPR untuk duduk bersama karena sudah ada kesepakatan oleh Komisi II mengenai Panja Pilkada.
"Hari ini kita pertemukan KPU, Mendagri, dan Momisi II DPR untuk menyelesaikan persoalan ini agar dapat jalan keluarnya," katanya.
Sebelumnya KPU akhirnya menyepakati partai politik (parpol) yang berhak mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) adalah yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).
Sedangkan DPR merekomendasikan peserta pilkada berdasarkan putusan terakhir dari pengadilan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
