Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Calon Kapolri, Ini Pendapat 7 Fraksi Sebelum Menguji Badrodin

Tujuh dari 10 fraksi di Komisi III DPR sudah menyiapkan sejumlah pandangan tentang persetujuannya sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan menjadi kapolri terhadap Komjen Pol Badrodin Haiti, Kamis (16/4/2015).
Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2015)./JIBI-Akhirul Anwar
Wakapolri Komjen Pol Badrodin Haiti di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (30/3/2015)./JIBI-Akhirul Anwar

Kabar24com, JAKARTA—Tujuh dari 10 fraksi di Komisi III DPR sudah menyiapkan sejumlah pandangan tentang persetujuannya sebelum melakukan uji kelayakan dan kepatutan menjadi kapolri terhadap Komjen Pol Badrodin Haiti, Kamis (16/4/2015).

Berikut pandangan dari tujuh fraksi itu:

  • Fraksi PDIP diwakili oleh Masinton Pasaribu, anggota Komisi III. “PDIP setuju jika Badrodin memimpin polri. Kinerja Badrodin selalu bagus. Itu yang menunjang karirnya di kepolisian. Lagipula, Indonesia juga sudah beberapa bulan tanpa kapolri,” katanya.
  • Fraksi PKB juga mengungkap pendapat serupa. “Kami ingin segera ada kapolri. Kapolri sudah lama kosong. Padahal kapolri juga harus segera melayani rakyat,” kata Irmawan, anggota Komisi III dari fraksi PKB.
  • Fraksi Partai Golkar beranggapan bahwa dukungan kepada Badrodin untuk melaju ke kursi Tribrata 1 sudah clear sejak Komisi III mengorek informasi dari KPK, PPATK, dan Kompolnas. “Lagipula kami juga sudah berkunjung ke rumahnya untuk melihat dukungan keluarga,” kata John Kennedy Aziz, anggota Komisi III.
  • Dari Fraksi Partai Gerindra, Desmon J Mahesa, mengatakan Gerindra telah menilai Badrodin hingga keluarga. “Badrodin arif dalam memimpin keluarganya. Badrodin juga memperhatikan pendidikan anak-anaknya,” katanya.
  • Arsul Sani, anggota Komisi III dari fraksi PPP, juga mengatakan hal serupa. “Pada dasarnya PPP setuju Badrodin jadi kapolri. Badrodin merupakan lulusan terbaik di angkatannya. Selain itu, senioritas Badrodin juga sudah mumpuni.”
  • Anggota Komisi III sekaligus Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Abu Bakar Al Habsyi, tak banyak mengatakan tentang alasan persetujuan badrodin sebagai kapolri. “Setuju,” jawabnya dalam pesan singkat.
  • Ruhut sitompul, anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrat, juga mengatakan hal serupa. “Alasannya, itu hak prerogatif Presiden Joko widodo. Sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kami ingin mendukung kebijakan pemerintah,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Editor : Fatkhul Maskur
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper