Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Buntut Konflik Golkar, PDI Berpeluang Rebut Posisi Ketua DPR

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan buntut dari konsolidasi Partai Golkar di bawah kubu Agung Laksono akan berakhir pada pergantian ketua DPR sehingga membuka peluang diraih partai lain seperti PDIP.
Pedagang gerabah melintas di depan mural lambang PDI Perjuangan di kawasan Semampir Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (4/2/2015). Mural kampung alit pendukung PDI-P tersebut di buat sebagai bentuk dukungan warga dan kader PDI-P terkait permasalahan politik yang mulai menyerang partai pimpinan Megawati tersebut terkait permasalahan KPK/Antara
Pedagang gerabah melintas di depan mural lambang PDI Perjuangan di kawasan Semampir Kota Kediri, Jawa Timur, Rabu (4/2/2015). Mural kampung alit pendukung PDI-P tersebut di buat sebagai bentuk dukungan warga dan kader PDI-P terkait permasalahan politik yang mulai menyerang partai pimpinan Megawati tersebut terkait permasalahan KPK/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mengatakan buntut dari konsolidasi Partai Golkar di bawah kubu Agung Laksono akan berakhir pada pergantian ketua DPR, sehingga membuka peluang diraih partai lain seperti PDIP.

Menurutnya, potensi digantinya Ketua DPR Setya Novanto yang berasal dari unsur Golkar itu muncul jika pimpinan DPR saat ini dinilai 'mengganggu' proses konsolidasi Partai Golkar versi Munas Ancol. Pasalnya, hingga saat ini Partai Golkar  pimpinan Ketua Umum Agung Laksono telah mendapat pengesahan dari Kemenkumham sehingga bisa melakukan konsolidasi.

"Kalau unsur pimpinan DPR sekarang dinilai 'mengganggu' proses konsolidasi oleh kubu Agung Laksono, maka peluang pimpinan DPR direposisi menjadi terbuka. Dugaan saya, PDIP bagaimana pun akan didorong duduk jadi pimpinan DPR. PKS atau Gerindra akan terjungkal dari pimpinan DPR," ujarnya.

Menurut Ray, pintu masuknya memang pergantian pimpinan di tingkat Fraksi Partai Golkar di DPR. Namun kemudian langkah itu akan merambah ke level pergantian pimpinan alat-alat kelengkapan kerja Dewan.

“Puncaknya mereposisi pimpinan DPR dari unsur Fraksi Golkar," ujar  Ray dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema  Mengukur Efektifitas Kinerja Dewan di Tengah Dualisme Fraksi/Parpol di Gedung DPR, Kamis (26/3/2015).

Anggota Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem), ujarnya, tidak akan diberi kursi pimpinan DPR. Pasalnya NasDem sudah dapat banyak posisi di pemerintahan Jokowi dan selalu ikut dalam perjalanan Presiden Jokowi ke luar negeri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper