Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Merasa Menang, Golkar Agung Hengkang dari Koalisi Merah Putih

Ketua Partai Golkar Agung Laksono menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih, koalisi partai-partai oposisi yang mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun lalu.
Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (tengah) dan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kanan)/Antara
Ketua Umum Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono (tengah) dan Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (kanan)/Antara

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Partai Golkar Agung Laksono menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih, koalisi partai-partai oposisi yang mendukung Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden tahun lalu.

Langkah politik ini, kata Agung, sebagai bukti atas janjinya saat Musyawarah Nasional Golkar di Ancol. "Kami menyatakan keluar dari Koalisi Merah Putih," kata Agung saat konferensi pers, Selasa, (10/3/2015).

Menurut Agung, Partai Golkar akan mengambil posisi mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Namun, bentuk dukungan tersebut tidak otomatis Golkar masuk dalam Koalisi Indonesia Hebat. "Tidak masuk koalisi. Kami hanya ingin menciptakan iklim politik yang kondusif dengan bergabung bersama pemerintahan," kata Agung.

Agung menjelaskan sebagai konsekuensi Golkar tak akan menghadiri rapat kerja nasional Koalisi Merah Putih. "Kami tak ingin terikat dengan koalisi." Agung merupakan rival Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar versi musyawarah nasional di Bali. Keduanya berseteru hingga berbuntut Ical, panggilan Aburizal Bakrie, mengadukan kubu Agung ke polisi.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengeluarkan surat keputusan yang mengesahkan kepengurusan Agung Laksono. Melalui surat bernomor M.HH.AH.11.03-26 itu Menteri Laoly mengharapkan agar kubu Agung mengakomodasi kader dari kubu Aburizal Bakrie sesuai dengan putusan Mahkamah Partai.

Kubu Agung langsung mengadakan konferensi pers seusai menerima surat keputusan itu. Agung merasa lega dan bersyukur atas putusan Menteri Hukum dan HAM. "Kami menyerukan seluruh kader di daerah agar patuh pada putusan pemerintah ini," ujar Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : tempo.co
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper