Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Setelah Menghadap Jokowi, Ahok Siap Adukan DPRD DKI ke Aparat

Presiden Joko Widodo mempersilakam Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan dugaan adanya dana silumam di APBD 2015 kepada pihak yang berwajib.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan sistem e-budgeting yang diterapkan di Jakarta bertujuan memperbaiki sistem penganggaran daerah. Pasalnya selama ini banyak pihak yang berupaya mempermainkan anggaran dengan memasukkan anggaran yang tidak masuk akal./beritajakarta.com
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menuturkan sistem e-budgeting yang diterapkan di Jakarta bertujuan memperbaiki sistem penganggaran daerah. Pasalnya selama ini banyak pihak yang berupaya mempermainkan anggaran dengan memasukkan anggaran yang tidak masuk akal./beritajakarta.com

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo mempersilakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melaporkan dugaan adanya dana silumam di APBD 2015 kepada pihak yang berwajib.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok seusai menemui Presiden, mengatakan pihaknya akan menyiapkan laporan mengenai dugaan adanya permainan dalam APBD kepada pihak yang berwajib. Dengan begitu, masalah tersebut dapat diselesaikan dengan keputusan dan dasar hukum yang jelas.

“Nanti akan ketahuan SKPD mana yang main, aliran dananya ke siapa saja. Anggota DPRD kan kaya raya misalnya, nanti ketahuan aliran dananya darimana,” katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jumat (27/2/2015).

Ahok menuturkan sistem e-budgeting yang diterapkan di Jakarta bertujuan memperbaiki sistem penganggaran daerah. Pasalnya selama ini banyak pihak yang berupaya mempermainkan anggaran dengan memasukkan anggaran yang tidak masuk akal.

Menurutnya, minimnya serapan anggaran yang terjadi selama ini juga disebabkan oleh adanya permainan dalam APBD, sehingga satuan kerja perangkat daerah (SKPD) takut untuk mengeksekusi program yang telah dianggarkan.

“Tidak ada toleransi, karena beliau yakin yang paling penting itu APBD tidak boleh dikorupsi. Kalau tidak dikorupsi dan tidak ada titipan, serapan anggaran akan membaik,” ujarnya.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta menyepakati untuk mengajukan hak angket terhadap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama. Hal tersebut dilakukan, karena Basuki dianggap melakukan pelanggaran serius saat menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD DKI Jakarta 2015 tanpa persetujuan DPRD.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Lili Sunardi
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper