Bisnis.com, JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak Presiden Joko Widodo segera mengambil keputusan tentang nasib calon tunggal Kapolri Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang telah menjadi tersangka Komisi Pemberantasan Korupsi dan telanjur menimbulkan polemik panjang.
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan Presiden Jokowi masih bingung akan memutuskan sebelum sidang praperadilan atau sesudah praperadilan yang ditunda tujuh hari pada 9 Oktober 2015 mendatang lantaran ketidakhadiran kuasa hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pada dasarnya kalangan dewan menghormati hak prerogatif presiden dalam mengambil keputusan tentang Kapolri dan hanya memberi pertimbangan prosedural kepada Jokowi sesuai dengan peraturan hukum yang ada.
Menurut Fadli, presiden lebih baik lebih cepat dalam memutuskan tetapi dia menolak untuk menyebut sebelum atau sesudah praperadilan. "Ya lebih baik lebih bagus supaya jelas, sekarang bola di tangan presiden," katanya di Istana Kepresidenan seusai konsultasi dengan Presiden dan Wakil Presiden, Senin (2/2/2015).
Keputusan presiden akan melantik atau tidak melantik Budi sebagai Kapolri, menurut Fadli, tidak melanggar aturan. Dia hanya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada presiden dan segera memberikan kejelasan tentang calon Kapolri.
"Saya kira tidak [melanggar aturan], kita lihat aturannya lagi bahwa itu tidak melanggar. Namun, segera saja presiden ambil keputusan," kata politisi Partai Gerindra tersebut.
Dalam rapat konsultasi itu Lima pimpinan DPR terdiri Ketua Setya Novanto dan empat wakil ketua Fadli Zon, Taufik Kurniawan, Fahri Hamzah serta Agus Hermanto melakukan konsultasi tentang Kapolri dengan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Ketua DPR Setya Novanto mempercayakan semua keputusan kepada presiden Jokowi apakah dilantik atau tidak setelah 20 hari penetapan calon kapolri. "Ya itu semua kita percayakan kepada presiden dan kita sangat menghormati dan mudah-mudahan semua ada jalan keluar yang baik," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
