Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BUDIMAN SUDJATMIKO: Perlu Waktu Buktikan Jokowi Bukan Presiden Boneka

Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan perlu waktu untuk membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi bukan presiden boneka.
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh./Antara
Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh./Antara

Kabar24.com, JAKARTA -- Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko menyatakan perlu waktu untuk membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi bukan presiden boneka.

Politikus PDIP Budiman Sudjatmiko memastikan bahwa Presiden Joko Widodo mendapatkan pengaruh dari partai-partai pendukungnya di Koalisi Indonesia Hebat (KIH), saat mengambil langkah-langkah dalam pemerintahannya.

"Pengaruh, desakan, lobi, persuasi pasti ada. Bohong kalau tidak ada. Tapi itu dalam politik biasa-biasa saja," ujar Budiman Sudjatmiko saat menjadi pembicara dalam acara paparan survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap 100 hari pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Senin (2/2/2015).

Budiman mencontohkan dalam pemilihan menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi telah menetapkan kriteria minimum bagi calon menteri yang diajukan partai politik, yakni tidak terlibat korupsi dan tidak tercatat sebagai pelaku dugaan korupsi di KPK.

"Hal itu menjelaskan bahwa Jokowi sepenuhnya tidak dikontrol parpol pendukungnya," tegas Budiman.

Di sisi lain, ketika Jokowi mencoret nama calon menteri yang berasal dari partai politik karena merasa tidak ada kecocokan, padahal nama itu bersih dari daftar KPK, maka bisa saja ada ketua umum partai pendukung memberikan masukan agar calon menteri yang bersih itu dipilih Jokowi.

"Itu contoh kompromi politik dan tentu saja bisa terjadi. Tetapi tetap keputusan final berada di tangan Jokowi," kata dia.

Budiman menegaskan diperlukan waktu untuk membuktikan bahwa Jokowi bukan presiden boneka layaknya anggapan sejumlah pihak belakangan ini.

Menurut dia hal, itu merupakan konsekuensi bagi seorang presiden yang bukan merupakan ketua umum partai.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Editor : Saeno
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper