Kabar24.com, KUPANG -- Sejumlah konsekuensi akan terjadi jika Jokowi melaksanakan rekomendasi tim independen.
Pengamat hukum dan politik dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Nicolaus Pira Bunga SH.MHum berpendapat rekomendasi yang disampaikan Tim-9 (independen) soal pembatalan pelantikan Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri, sebaiknya dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo.
"Presiden memang berada dalam pilihan politik yang sulit, namun dengan melaksanakan rekomendasi dari Tim-9 tersebut, saya optimistis bisa meredahkan kisruh KPK vs Polri yang tengah menghangat saat ini," kata mantan Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Undana Kupang itu, Kamis (29/1/2015).
Ia mengatakan rekomendasi dari tim independen itu tidak bermaksud mengintervensi Presiden dalam mengambil kebijakan, namun saran dan pendapat tim yang terdiri dari akademisi, pakar dan ahli di bidang masing-masing itu perlu dipertimbangkan dan lebih baik lagi apabila dilaksanakan.
"Tim Independen ini sudah proporsional dan jernih dalam merumuskan masukan atau rekomendasi untuk presiden di tengah kemelut yang melanda Polri dan KPK sehingga point penting bagi presiden dengan melaksanakan rekomendasi itu adalah menjaga kehormatan dan wibawa kedua institusi tersebut," katanya.
Dia yakin apabila Presiden melaksanakan rekomendasi itu, tidak mungkin akan meruntuhkan moral seluruh satuan kerja di tubuh Polri maupun semua satuan kerja di tubuh KPK, termasuk siapa pun yang berkepentingan terhadap dua institusi itu untuk diselamatkan.
"Jika akhirnya Presiden melaksanakan rekomendasi tim independen maka kedua belah pihak perlu cooling down, termasuk menjalankan tugas konstitusionalnya masing-masing. Jadi yang satu ini tahan dululah, jangan langsung dipanggil atau ditahan. Lalu satunya juga jangan mengancam kalau saksi tidak datang akan dipanggil," katanya.
Melaksanakan rekomendasi tim sembilan itu sesungguhnya secara tidak langsung Presiden telah mewujudkan tujuan dibentuknya Tim Independen yakni ketegangan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat segera reda.
"Tim ini dibentuk supaya ketegangan kasus Polri versus KPK ini segera reda, sekaligus untuk merespons masukan dari masyarakat, dan masukan-masukan kepada Presiden di Istana, termasuk solusi jangka pendek, menengah dan panjang," katanya.
Meski demikian, katanya, sekali pun Tim Independen telah memberikan sejumlah alternatif saran, termasuk kelebihan dan kekurangannya, namun keputusan akhir ada di tangan Presiden Joko Widodo sendiri.
Presiden membentuk satu tim beranggotakan sembilan orang dari akademisi, mantan petinggi Polri dan KPK, guna menyelesaikan konflik antara Polri dan KPK.
Kesembilan tokoh lainnya adalah mantan Wakil Kapolri Komjen (Purn) Oegroseno, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, Hikmahanto Juwana, dan mantan Pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas dan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie.
Kemudian mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif, pengamat kepolisian Bambang Widodo Umar, Imam Prasodjo, dan mantan Kapolri Jendral (Purn) Sutanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
