Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

LAM Riau Heran Pemerintah Menggandeng LSM

Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengaku heran karena pemerintah pusat saat ini terlihat akrab dan menjalin mitra dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan yang selama ini mengritisi Riau.
LAM Riau, Tenas Effendy
LAM Riau, Tenas Effendy

Bisnis.com, PEKANBARU--Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau mengaku heran karena pemerintah pusat saat ini terlihat akrab dan menjalin mitra dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan yang selama ini mengritisi Riau.

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Tenas Effendy mengaku mengatakan sejumlah negara lain di dunia justru bersikap tegas dengan LSM yang selalu bertindak menyimpang. Salah satu negara di Benua Amerika yakni Peru, justru menyampaikan tuntutan terhadap LSM global Greenpeace karena menyampaikan akisnya di situs cagar budaya. Sebelumnya India juga mengusir LSM lingkungan itu karena mengganggu pertumbuhan ekonomi negara itu.

Sebagai catatan, pertengahan November lalu Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya justru mengunjungi hutan di Riau atas inisiasi sejumlah koalisi LSM.

"Di Indonesia LSM itu justru diajak ke Riau. Saya rasa, perlu kita evaluasi mana yang sesuai dan mana yang tidak. Karena untuk penyimpangan yang sudah terjadi atau yang belum dilakukan, saya kira perlu dibuka secara menyeluruh tentu dengan orang yang paham," katanya seperti di lansir kantor berita Antara di Pekanbaru (23/12).

Pihaknya menilai, apa yang terjadi di Riau saat ini termasuk dengan kemungkinan bahaya laten atau bahaya yang tidak kelihatan, akan tetapi mempunyai potensi untuk muncul yang dilakukan oleh LSM lokal maupun asing di provinsi tersebut perlu diwaspadai.

Dia juga sangat menyayangkan dengan sikap yang ditempuh menteri terkait pemerintahan Jokowi yang baru berjalan sekitar dua bulan dan terkesan lebih pro terhadap LSM lingkungan, dibanding memperhatikan masyarakat tempatan serta para pelaku usaha di sektor kehutanan.

"Ini demi kebaikan Riau. Kalau dia (Greenpeace) menyimpang, apapun kita lakukan secara bersama-sama untuk menghempangnya. Masyarakat perlu bersama menghadapi bersama DPRD kabupaten/kota, DPRD Riau dan DPR selaku penyambung lidah rakyat harus dikontrol," ujarnya.

"Dan pemerintah Indonesia perlu satu suara dalam menghadapi bahaya laten," kata Tenas.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper