Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

JK: Moratorium PNS Hemat Anggaran untuk Pembangunan

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berencana membangun infrastruktur dua kali lipat sehingga diharapkan bisa diikuti pembangunan manufaktur.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla/Antara
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla/Antara

Kabar24.com, JAKARTA- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pemerintah berencana membangun infrastruktur dua kali lipat sehingga diharapkan bisa diikuti pembangunan manufaktur yang pada akhirnya bisa menyerap banyak tenaga kerja.

"Dengan membangun infrastruktur maka dibutuhkan kontraktor dua kali lipat, pengawas dua kali lipat, itu saja sudah ratusan ribu orang dibutuhkan. Itu saja multi-efek lebih besar lagi, jadi kita tidak khawatir itu," kata Jusuf Kalla kepada pers di Kantor Wapres Jakarta, Senin (22/12/2014).

Wapres mengatakan, langkah tersebut dilakukan mengingat pemerintah menerapkan kebijakan moratorium pegawai negeri sipil dan aparatur negara selama lima tahun ke depan.

Meskipun demikian, kata wapres, moratorium bukan berarti perekrutan pegawai negeri dan aparatur negara sepenuhnya dihentikan namun pemerintah masih membuka lowongan untuk tenaga medis serta guru yang disesuaikan dengan kebutuhan.

"Pemerintah memperbolehkan instansi di sektor maritim, pertanian, dan infrastruktur melakukan perekrutan sesuai dengan kebutuhannya dengan catatan proses rekrutmen harus melalui seleksi yang ketat," kata wapres.

Dikatakannya, dirinya tidak merasa khawatir moratorium pegawai negeri sipil (PNS) bakal mempersempit lapangan pekerjaan karena justru mendorong penghematan anggaran negara yang bisa digunakan untuk peningkatan pembangunan.

"Makanya itu pemerintah akan terus mendorong pembangunan infrastruktur sehingga lapangan kerja bertambah," kata wapres.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi usai bertemu wapres, mengatakan moratorium pegawai negeri bisa menghemat anggaran belanja pegawai sebesar 30 persen APBN.

"Dengan kebijakan tersebut belanja pegawai yang mengambil porsi 41 persen APBN bisa berkurang menjadi 10 persen APBN," katanya.

Dikatakan pula penghematan biaya belanja pegawai ini akan diikuti penghematan belanja barang dan modal dengan angka penghematan yang sama. (Antara)

 

BACA JUGA:

6 Cara Mudah untuk Mengontrol Keringat

Para Manajer, Lakukan 7 Hal Ini Untuk Bersikap Adil Pada Bawahan

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : News Editor
Sumber : Antara
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper