Bisnis.com, JAKARTA - Wacana Komisi Pemberantasan Korupsi membuka cabang di daerah harus berdasarkan studi yang matang agar tidak menimbulkan mafia hukum.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan wacana tersebut merupakan urusan internal KPK. Pemerintah dan masyarakat diminta menunggu hasil studi wacana tersebut.
"Kita menunggu studinya, apa cukup orang? Komisioner kan ada di Jakarta, apa bisa mengatasi di daerah itu," kata JK di kantornya, Jumat (19/12).
Kecukupan personel KPK, lanjutnya harus menjadi salah satu pertimbangan utama. Pasalnya, saat ini KPK hanya memiliki 4 dari 5 komisioner yang ada.
"Biar diuji coba dulu 1-2 orang, jangan langsung. Karena yang di Jakarta saja KPK kesulitan orang, ditarik sedikit kejaksaan itu sulit KPK buat jalan," tuturnya.
Tanpa menyiapkan personel dan perangkat KPK dengan lengkap, wacana pembentukan KPK di level daerah justru memunculkan mafia hukum.
"Dengan kewenangan yang begitu besar, kita harus hati-hati. Karena begitu besarnya KPK, maka begitu orang diambil, maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," imbuhnya.
Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menyatakan berniat membawa kantor cabang KPK di tiga daerah di Indonesia. Ketiga daerah itu menurutnya, yakni zona barat, tengah, dan timur.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
