Bisnis.com, PEKANBARU--Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman menilai saat ini lembaga mereduksi emisi dari deforestasi, degradasi hutan dan lahan gambut atau REDD plus Indonesia belum taat azas pemerintahan yang baik.
"Belum mantapnya REDD plus yang taat azas pemerintahan, termasuk banyak pihak untuk memastikan efektifitas pencapaian dalam pengurangan emisi, transparansi biaya dan akutanbilitas program kerja dari lembaga tersebut," papar Arsyadjuliandi seperti dikutip Antara di Pekanbaru, Riau,(17/12) .
Hal tersebut disampaikannya gubernur sebelum dilakukan penandatanganan kesepakatan kerjasama antara 12 bupati/wali kota di Riau dengan Kepala Badan Pengelola REDD plus Indonesia Heru Prasetyo yang berlangsung di Gedung Pauh Janggi, Komplek Gubernuran Riau.
Saat ini di Provinsi Riau belum terwujudnya pengelolaan hutan secara berkelanjutan, lanjut dia, belum ada penataan kawasan hutan dan belum tuntasnya penataan ruang menjadi beberapa masalah yang harus segera diselesaikan bersama.
Melalui Badan Pengelola REDD plus Indonesia yang telah dibentuk bedasarkan peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2013, telah ditandatangani kesepakatan kerjasama Pemprov Riau bersama lembaga tersebut pada tanggal 29 Oktober 2014.
"Harapan kita dapat membantu Riau dalam mengatasi masalah deforestasi, deforestasi khususnya permasalahan penataan ruang serta kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini. Sehingga target Provinsi Riau tahun 2015 dapat tercapai yakni meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat," ucapnya.
Dia mengatakan, seperti diketahui bersama bahwa dampak perubahan iklim yang terjadi di Indonesia telah dirasakan yang menjadi ancaman bersama. Untuk itu, berbagai upaya telah dilakukan seperti mitigasi perubahan iklim yang menjadi perhatian bersama "Pemerintah Repulik Indonesia telah beri perhatian yang sangat besar untuk masalah perubahan iklim tersebut, dimana pemerintah telah menurunkan tingkat emisi rumah kaca sebesar 26 persen kalau tanpa bantuan luar negeri. Sekitar 41 persen kalau dengan bantuan dari luar negeri pada tahun 2020," katanya.
Kepala Badan Pengelola REDD plus Indonesia Heru Prasetyo sebelumnya memaparkan pihaknya telah memiliki peralatan canggih bisa memantau kebakaran hutan dan lahan baik sebelum atau sesudah terjadi kebakaran dengan karhutla "monitoring system".
Kerja sama serupa sebenarnya juga pernah dilakukan antara pemda dan swasta. Bupati Pelalawan Haris bersama Direktur PT Riau Andalan Pulp and Paper Mulya Nauli pada Juli 2014 telah menandatangi kesepakatan kerjasama dalam menanggulagi terjadinya Karhutla terutama pada empat desa di wilayah tersebut.
Keempat desa ikut dalam program itu yakni ada tiga desa dan satu kelurahan di dalam dua kecamatan yang berbeda yakni Desa Sering (Kecamatan Pelalawan), Desa Pulau Muda (Kecamatan Teluk Meranti), Desa Teluk Binjai (Kecamatan Teluk Meranti) dan Kelurahan Teluk Meranti (Kecamatan Pelalawan).
"Apa yang telah dilakukan RAPP, ini patut ditiru perusahaan-perusahaan lain yang berdomisili di Pelalawan sebab perusahaan punya peranan penting dalam pencegahan Karhutla. Selain memberikan bantuan alat pemadaman api, juga membina Masyarakat Peduli Api di wilayah operasionalnya," terang Haris.
Pihak RAPP menyatakan, akan memberi hadiah sebesar Rp100 juta dalam bentuk infrastruktur, jika dalam kurun waktu tiga bulan tidak terjadi karhutla pada desa tersebut.
"Namun jika ada kebakaran dan bisa dipadamkan dalam waktu 24 jam selama kurun waktu tiga bulan kurang dari satu hektare lahan yang terbakar, maka diberikan penghargaan Rp50 juta. Ini penghargaan akan disesuaikan dengan permintaan masyarakat tempatan yang diberikan, apakah mau bangunan atau beasiswa," kata Mulia Nauli.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
