Bisnis.com, JAKARTA—Pemerintah selama ini kesulitan menggenjot kinerja pegawai negeri sipil guna menyediakan layanan publik terbaik akibat menghadapi ketidakseimbangan dalam tiga masalah utama.
Pemerhati dan praktisi sumber daya manusia Ivan Taufiza mengatakan masalah pertama adalah ketidakseimbangan keahlian atau kombinasi keahlian (skill-mix), yakni tingkat pelatihan dan pengembangan PNS tidak sesuai antar dengan keahlian yang dibutuhkan oleh negara.
”Ketidakseimbangan skill-mix itu menyebabkan keahlian PNS secara umum rendah sehingga kinerja PNS pun menjadi lemah,” kata Ivan, Rabu (17/12/2014).
Kedua, lanjutnya, adalah ketidakseimbangan distribusi (distribution imbalance), yaitu tidak seimbang secara geografis dan peran institusi manajemen PNS yang terkait.
Dia mengatakan proses rekruitmen PNS mayoritas terpusat di kota-kota provinsi, padahal Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas. ”Distribusi yang tidak seimbang juga ditemukan pada tidak meratanya penyediaan fasilitas rekruitmen, pelatihan dan pengembangan PNS,” ujarnya.
Ketiga, tutur Ivan, ketidakseimbangan sarana pendukung yaitu kurangnya tenaga instruktur yang berkualitas, aplikasi teknologi yang rendah, kompetensi aparat terkait, jaringan informasi serta jumlah fasilitas yang terbatas. “Praktik kerja atau on-the-job training untuk mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang dibutuhkan juga masih minim.”.
Menurut Ivan, diperlukan kebijakan mendasar, seperti alokasi dana anggaran secara lebih adil, untuk tujuan yang terukur dan pembagian kerja yang jelas.
Dia menilai harus ada prioritas kepada strategi promosi, manajemen pelatihan, evaluasi kinerja, administrasi finansial dan kontrak kinerja.
“Salah satu langkah terobosan misalnya dengan pemberian otonomi, wewenang dan insentif kepada pihak swasta dalam pengembangan fasilitas pelatihan dan pengembangan,” ujarnya.
Selain itu, kata Iva, pemerintah harus berani melakukan reformasi struktur anggaran, untuk skema penghargaan, dan perbaikan remunerasi.
Dia mengatakan keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan reformasi manajemen PNS sangat penting.
”Pemerintah bersama dengan DPR, perusahaan jasa asuransi, universitas, serta kelompok profesional secara berkesinambungan perlu menciptakan standar profesi, menjalankan pelatihan berkelanjutan, dan bersama-sama mengembangkan kebijakan dan proses PNS.”
PNS sebagai abdi negara, tutur Ivan, sering disalahkan tanpa mendapatkan perlindungan yang layak dari pemerintah sendiri. Oleh karena itu, menurut Ivan, kini saatnya Kabinet Kerja serius melakukan investasi meningkatkan kemampuan, daya saing dan kesejahteraan PNS.
Terkait dengan masalah PNS dan reformasi birokrasi, Ivan yang juga Ketua Ikatan SDM Profesional Indonesia (ISPI) akan menjadi salah satu pembicara dalam acara Meet and Greet the Minister yang menghadirkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi. Pembicara lainnya adalah Paul Surprenant dan Satya Radjasa dari Mercer Consulting.
Acara tersebut akan digelar di Jakarta besok, Kamis (18/12/2014), dengan mengangkat tema Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara serta Konteks Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Efisien.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
