Bisnis.com, JAKARTA - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diikuti kenaikan harga kebutuhan pokok lainnya telah menurunkan daya beli masyarakat hingga 50 persen.
"Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla perlu mendengar dan mengambil sikap untuk menyelamatkan nasib jutaan rakyat miskin yang semakin bertambah pascakenaikan harga BBM," kata Mirah Sumirat, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (Aspek), melalui siaran pers, Rabu (10/12).
Mirah mengatakan setelah pemerintah menaikkan harga BBM, harga kebutuhan pokok terus naik diikuti dengan kenaikan biaya transportasi dan sewa rumah, bahkan juga tarif dasar listrik (TDL).
Menurut Mirah, kepedulian pemerintah bisa dilakukan melalui revisi penetapan upah minimum di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Revisi sangat diperlukan karena penetapan upah minimun belum memperhitungkan dampak kenaikan harga BBM dan TDL.
"Beri kesempatan kepada dewan pengupahan di provinsi dan kabupaten/kota untuk menghitung ulang besaran upah minimum, termasuk menentukan secara bersamaan besaran upah minimum sektoral. Kenaikan upah yang hanya di kisaran 10 persen hingga 12 persen tidak akan bisa dinikmati manfaatnya oleh oleh buruh," tuturnya.
Bahkan khusus untuk DKI Jakarta, Mirah menyebutkan Peraturan Gubernur yang telah menetapkan UMP 2,7 juta ternyata lebih kecil dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Depok dan Tangerang, yang besarnya di kisaran 2.95 juta rupiah.
"Pemerintah sepatutnya membuka mata dan telinga untuk mengambil kebijakan yang melindungi kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Karena itu, Aspek Indonesia sebagai federasi serikat pekerja sektor jasa, antara lain telekomunikasi, perbankan, asuransi, perdagangan, pos, logistik, grafika, properti, security dan kesehatan, bersama seluruh elemen pekerja dan rakyat, pada Rabu dan Kamis akan turun ke jalan untuk menyuarakan aspirasi rakyat.
"Perjuangan kami bukan saja untuk kepentingan pekerja tapi juga untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Aksi selama dua hari ini adalah aksi pemanasan menjelang mogok nasional yang akan dilaksanakan pada Januari 2015," ungkapnya. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
