Bisnis.com, PALU - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menargetkan belanja sebanyak Rp2,6 triliun pada 2015, naik 5,54% dari Perubahan APBD 2014 yang hanya Rp2,5 triliun.
Rencana belanja tersebut disampaikan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola dalam rapat paripurna DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Selasa (9/12/2014).
Dari jumlah tersebut pemerintah mengalokasikan rencana belanja tidak langsung sebesar Rp1,5 triliun yang dibagi dalam sejumlah pos belanja.
Belanja tertinggi masih didominasi gaji pegawai sebesar Rp589,7 miliar, disusul belanja hibah sebesar Rp454,9 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp5 miliar, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota sebesar Rp344 miliar.
Pemerintah juga mengalokasikan belanja bantuan kepada kabupaten/kota sebesar Rp102,3 miliar serta belanja tidak terduga sebanyak Rp5 miliar.
Sementara itu, belanja langsung hanya Rp1,1 triliun dari total rencana belanja. Belanja langsung untuk publik tersebut, kata Longki, mengalami penurunan dibanding Perubahan APBD 2014 mencapai Rp1,3 triliun.
Longki mengatakan belanja langsung tersebut dibagi dalam tiga model belanja, yakni belanja pegawai sebesar Rp121,1 miliar, belanja barang dan jasa sebesar Rp806,2 miliar dan belanja modal sebesar Rp259,9 miliar.
DPRD akan memberikan tanggapan atas pengantar nota keuangan Gubernur Sulawesi Tengah tersebut pada 12 Desember 2014 karena saat ini sebagian anggota DPRD berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait surat edaran Mendagri Nomor 903/6865/SG tanggal 24 November 2014.
Surat yang ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Wali Kota dan DPRD provinsi/kabupaten/kota tersebut antara lain terkait penetapan batas waktu APBD 2015 seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
