Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui birokrasi di negeri ini sangat rumit. Setidaknya hal itu dialami JK selama lima tahun sejak lengser dari jabatan wapres periode 2004-2009 lalu.
"Saya juga lima tahun kembali ke habitat pengusaha memahami bagaimana rumitnya birokrasi kita. Jadi kalau jadi pejabat lain pandangannya, jadi pengusaha lain lagi," katanya di hadapan anggota Kadin saat pembukaan Rapimnas Kadin 2014 di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Pemerintah berkomitmen melakukan penyederhanaan birokrasi dengan mendirikan national one stop service yakni segala perizinan usaha dipusatkan di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Selama ini izin usaha harus melalui banyak pintu di kementerian.
JK menambahkan tahun mendatang banyak kesempatan dan tantangan yang bisa dimanfaatkan oleh pengusaha. Salah satunya proyek pembangkit listrik 35.000 MW dengan anggaran Rp400 triliun selama tiga tahun.
"Ini kesempatan bagi pengusaha kita. Pengusaha itu mencari kesempatan dan tantangan, tantangannya banyak sekali. Kalau tahun lalu anggaran infrastruktur rendah, insyaallah tahun depan dua kalinya," jelasnya.
Untuk merealisasikan megaproyek tersebut, pemerintah butuh investor dan kontraktor listrik dengan harga yang pasti sehingga tidak perlu negosiasi dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Dari sektor pangan, pemerintah menargetkan swasembada pangan tahun depan. Kemudian gula ditargetkan swasembada dalam kurun waktu tiga tahun. Gula ini juga menjadi kesempatan terbuka bagi para pengusaha.
"Siapa mau bikin pabrik gula? Silakan kerjasama dengan pemda, kalau tidak pemerintah bangun dengan kekuatan pabrik gula sekarang karena pabrik gula menyangkut jutaan masyarakat di bawah," ujar JK.
