Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo belum bersikap atas penolakan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah yang ditolak oleh Koalisi Merah Putih.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan pemerintah akan bicara dengan Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat agar keputusan itu tidak mengganggu jalannya pemerintahan.
"Kita kan punya dua kekuatan yang saya harapkan nanti mereka bisa bersatu untuk bagaimana mendukung visi misi dan tugas-tugas yang akan dilakukan pemerintah," katanya di Istana Kepresidenan, Kamis (4/12/2014).
Tedjo menambahkan, secara pribadi sudah bertemu dengan pimpinan partai politik dari masing-masing koalisi partai. Intinya mereka bersedia mendukung tugas-tugas pemerintah ke depan.
Sebelumnya dalam Munas IX Golkar yang diadakan di Bali diputuskan penolakan terhadap Perppu Pilkada. Golkar bertekad untuk mengegolkan pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah alias Pilkada tak langsung.
Nurdin Halid, selaku Ketua Pengarah Musyawarah Nasional (Munas) IX Golkar pun menegaskan penolakan terhadap Perpu Pilkada tersebut.
"Perpu nomor 1 tentang Pilkada, Munas menolak. Partai Golkar sudah mempunyai sikap yang tegas, bahwa nanti DPP terpilih akan menginstruksikan kepada fraksi berjuang untuk menolak," ungkap Nurdin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
