Bisnis.com, PEKANBARU—Gejolak harga yang terus terjadi pada komoditas minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) mengancam stabilitas keuangan Riau, karena meningkatnya non-performing loan (NPL) di sektor tersebut.
Mahdi Muhammad, Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Riau, mengatakan kredit yang disalurkan untuk sektor perkebunan kelapa sawit mencapai Rp9,91 triliun, atau 19,43% dari total kredit yang disalurkan pada kuartal ketiga tahun ini senilai Rp50,98 triliun.
Rendahnya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit membuat keuntungan petani kelapa sawit tergerus, sehingga kesulitan mengembalikan pinjamannya. Akibatnya, NPL dari sektor perkebunan kelapa sawit memiliki porsi hingga 14% dari total kredit berisiko di Riau pada kuartal ketiga tahun ini.
“Kredit macet yang tinggi di sektor perkebunan kelapa sawit berpotensi menyulitkan likuiditas perbankan jika tidak segera diselesaikan,” katanya di Pekanbaru, Minggu (30/11).
Mahdi menuturkan NPL pada sektor perkebunan kelapa sawit dapat memicu inefisiensi sektor perbankan, karena perbankan harus menambah penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) yang dapat menggerus labanya.
Menurutnya, tingginya NPL pada perkebunan kelapa sawit juga akan membuat perbankan menghentikan kreditnya untuk sektor tersebut. Penghentian kredit tersebut pun akan mengganggu pertumbuhan perekonomian Riau yang masih mengandalkan kredit perbankan sebagai modal.
“Kesulitan likuiditas perbankan dapat memicu ketidakstabilan sistem keuangan di Riau. Dana perbankan pun akan tertahan, karena kredit macet di perkebunan kelapa sawit yang tidak produktif,” ujarnya.
Mahdi menyebutkan uji korelasi sederhana yang dilakukan Bank Indonesia menghasilkan hubungan negatif sekitar 0,74% antara harga CPO dengan tingkat NPL sektor perkebunan kelapa sawit. Artinya, setiap harga CPO turun pada suatu periode akan meningkatkan NPL sektor perkebunan kelapa sawit di provinsi tersebut.
Bank Indonesia Perwakilan Riau mencatat sepanjang kuartal ketiga lalu NPL tertinggi masih terdapat pada sektor konstruksi yang mencapai 7,27%. tingginya NPL pada sektor tersebut didorong oleh kredit bermasalah sektor konstruksi di Pekanbaru, dan subsektor penyiapan lahan lainnya.
Beberapa sektor lain yang mencatatkan NPL cukup tinggi pada kuartal ketiga tahun ini adalah perdagangan yang mencapai 5,82%, jasa dunia usaha 4,61%. Bank Indonesia pun meminta perbankan dan pemerintah daerah memperhatikan kredit sektor tersebut, karena mengalami tren peningkatan dari kuartal sebelumnya.
Apabila dilihat dari kabupaten/kota, Kabupaten Indragiri Hilir mencatatkan NPL tertinggi hingga 9,5%. NPL di kabupaten tersebut mengalami tren peningkatan dalam kurun waktu empat tahu terakhir.
Tingginya NPL di Indragiri Hilir didorong oleh subsektor perdagangan eceran berbagai macam barang yang didominasi makanan, minuman dan tembakau. Kemudian jika dilihat berdasarkan jenis penggunanya, mayoritas NPL di wilayah tersebut berasal dari kredit konsumsi.
Selain Indragiri Hilir, daerah yang memiliki NPL cukup tinggi adalah Kabupaten Rokan Hilir yang mencapai 6,07%. Tingginya NPL di sektor tersebut didorong oleh sektor perdagangan besar dan eceran yang didominasi oleh subsektor perdagangan eceran berbagai macam barang, seperti makanan, minuman, dan tembakau.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
