Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

SIDANG PARIPURNA DPR: Dikuasai Diktator Mayoritas

Sidang Paripurna DPR (baru) yang berlangsung Rabu (1/10/2014) memperlihatkan kuasa diktator mayoritas.
Sidang DPR/JIBI
Sidang DPR/JIBI

Bisnis.com, JAKARTA - Sidang Paripurna DPR (baru) yang berlangsung Rabu (1/10/2014) memperlihatkan  kuasa diktator mayoritas. 

"Kita sedih, sidang paripurna pertama yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia itu begitu amburadul. Banyak hal mulai dari pimpinan sidang yang tidak kapabel, agenda tidak jelas, hak anggota untuk bicara diabaikan, tata tertib yang belum disahkan, hingga mikrofon yang mati sehingga bikin ricuh," kata  Sekretaris Jenderal DPP PKB M Hanif Dhakiri dalam pernyataan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Kamis (2/10/2014).

PKB pun memilih walk out.  Hanif Dhakiri mengatakan  sikap "walk out" Fraksi PKB pada sidang paripurna DPR, Rabu (1/10/2014) malam, diambil demi menjaga marwah dan martabat DPR sebagai lembaga negara.

"Kita sedih, sidang paripurna pertama yang disaksikan jutaan rakyat Indonesia itu begitu amburadul.  Mikrofon  mati, sehingga bikin ricuh," katanya.

Menurut Hanif sangat memprihatinkan  pelantikan DPR baru pada Rabu (1/10/2014) pagi yang berlangsung khidmat diakhiri dengan pemaksaan dan diktator mayoritas.

"Jujur harus dikatakan bahwa sidang paripurna pertama dini hari tadi tak memenuhi kelayakan sebuah sidang lembaga negara yang terhormat," katanya.

Sejak rapat konsultasi pertama antara wakil-wakil partai, kata dia, kesepakatan mengenai agenda paripurna pertama tidak berhasil dicapai. Bahkan, rapat konsultasi itu pun belum pernah ditutup.

"Kok bisa-bisanya dipaksakan langsung paripurna. Kita jadi bertanya ke mana tradisi kebersamaan dan kearifan politik di dalam DPR sekarang? Di mana penghargaan atas minoritas politik dalam sebuah demokrasi yang elegan?" ujarnya.

Hanif mengatakan tempo hari demokrasi Indonesia mengalami kemunduran karena keputusan pilkada lewat DPRD yang tak selaras dengan kehendak rakyat.

"Dan tadi malam demokrasi dibuat makin mundur dengan tontonan tak elok yang mengabaikan aturan, meniadakan kebersamaan, dan memperlihatkan kuasa diktator mayoritas," katanya.

Menurut Hanif, PKB merasa perlu untuk mengoreksi semua itu dengan jalan "walk out" agar marwah dan kehormatan DPR sebagai lembaga negara tetap terjaga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Martin Sihombing

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper