Bisnis.com, PEKANBARU -- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau menggandeng Forum Kerukunan Umat Beragama Riau untuk mensosialisasikan anti-politik uang kepada para umatnya.
Ketua KPU Riau Nurhamin mengakui praktik politik uang merupakan bentuk pergeseran etika politik dalam sistem demokrasi. Dampaknya, legitimasi pemerintahan yang terpilih bisa terganggu.
“Praktik tersebut bertentangan dengan nilai agama manapun dan merupakan bentuk kecurangan,” ujar Nurhamin kepada Bisnis, Rabu (2/4/2014).
KPU, imbuhnya, hanya mempunyai fungsi sosialisasi, sedangkan penindakan politik uang ada pada Panwaslu. Sosialisasi kepada para tokoh agama dinilai efektif dibandingkan dengan kampanye terbuka kepada masyarakat.
Dia berpendapat seharusnya para caleg lebih mengedepankan diskusi publik mengenai ideologi dan program partai yang diunggulkan. Politik uang hanya akan menjadikan masyarakat semakin pragmatis.
Nurhamin mengakui efektivitas kampanye dalam bentuk diskusi politik belum teruji dibandingkan dengan kampanye terbuka. Namun, lebih baik karena langsung bertemu dengan pemilih dan tidak membutuhkan modal yang besar.
“Sudah menjadi rahasia umum kalau kampanye terbuka dengan mengundang massa membutuhkan uang yang tidak sedikit. Padahal, belum tentu visi misi yang disampaikan mengena kepada masyarakat,” tuturnya.
Berdasarkan data KPU Riau, sebanyak 4.075.721 orang dari daftar pemilih tetap (DPT) dan 64.336 orang dari daftar pemilih khusus (DPK) hasil rekapitulasi dari 12 kabupaten/kota akan memilih wakil mereka di lembaga legislatif dan DPD.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
