BISNIS.COM, DEPOK -- Jika harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar jadi naik, pemerintah berencana memberikan kompensasi berupa bantuan langsung masyarakat sementara (BLSM) kepada sekitar 15,5 juta rumah tangga sasaran (RTS) senilai Rp150.000 per RTS per bulan.
Harga premium diperkirakan menjadi Rp6.500 per liter dan solar Rp5.500 per liter. Saat ini, harga premium dan solar bersubsidi Rp4.500 per liter.
BLSM yang akan diberikan kepada sekitar 30 persen penduduk Indonesia yang saat ini berpenghasilan sekitar Rp10 ribu/hari itu, berdurasi empat hingga lima bulan dan merupakan kompensasi bagi keluarga miskin yang terdampak oleh kenaikan harga minyak tersebut.
Pemerintah telah menetapkan empat bentuk kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak BBM yang akan diberikan kepada warga miskin, yakni beras untuk masyarakat miskin (raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa siswa miskin (BSM), dan BLSM. Dana kompensasi kenaikan harga BBM tersebut menembus angka Rp14 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono menjelaskan keempat kompensasi itu sudah menjadi satu paket yang mengiringi kebijakan kenaikan harga BBM.
Agar tidak menimbulkan kecurigaan, pemberian BLSM rencananya diserahkan pemerintah secara terbuka agar dapat diawasi bersama.
Teknis penyalurannya melalui tiga kementerian terkait, yakni untuk BSM melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian untuk raskin melalui Kementerian Sosial, begitu pula dengan PKH. Sementara itu, untuk BLSM melalui kantor pos.
"Jumlah anggarannya sekitar Rp13 triliun sampai Rp14 triliun, bergantung masa pemberian apakah tiga atau empat bulan," kata Agung, Kamis (30/5).
Dia menjelaskan pemerintah optimismis pemberian kompensasi ini dapat menekan kenaikan angka kemiskinan. Bahkan ada kemungkinan menurun setelah 3-4 bulan kemudian.
"Data penerima ini sudah diperbaiki Badan Pusat Statistik (BPS) dan jumlahnya sekitar 15,5 juta RTS atau sama dengan 62 juta atau 65 juta jiwa."
Menko Kesra menjelaskan, BLSM akan disalurkan kepada para penerimanya lewat kartu tunggal yang dilengkapi dengan chip dan card reader. Kartu tersebut berisi data penduduk penerima bantuan pemerintah, merupakan Kartu Perlindungan Sosial dan terintegrasi dengan program bantuan pemerintah.
"Sekarang kami sedang mempersiapkan kartu dan system yang pernah beberapa kali diuji coba. Kartu tersebut nantinya akan dicetak dan disalurkan oleh Kantor Pos sebanyak 15,5 juta sesuai dengan jumlah RTS," katanya.
Kartu Perlindungan Sosial itu menurut dia akan lebih efektif dalam pemberian bantuan program pemerintah, karena si pemilik akan mengambil dan menerima langsung bantuan raskin tanpa perantara atau diperjual belikan, sementara BLSM disalurkan di kantor pos jika disetujui DPR.
"Nanti (kartunya) dikirim kepada para penerima yang berhak, saat pengambilan BLSM kartunya digesek di kantor pos. Kartu menggunakan data yang tidak bisa diganti, tujuannya agar tepat sasaran seperti harapan masyarakat tepat," ujar Agung. (Antara)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
