Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

KONEKTIVITAS KALIMANTAN: Butuh Dukungan Pusat, Moratorium Hutan Jadi Kendala

BISNIS.COM,JAKARTA—Pemerintah Provinsi regional Kalimantan mengharapkan peran serta pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian konektivitas dan pemenuhan energi sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi nasional.Gubernur Kalimantan Timur Awang

BISNIS.COM,JAKARTA—Pemerintah Provinsi regional Kalimantan mengharapkan peran serta pemerintah pusat untuk mempercepat penyelesaian konektivitas dan pemenuhan energi sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi nasional.

Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak mengatakan menawarkan 17 program akan disampaikan dalam Musrenbangnas 30 April 2013. Terutama berkaitan dengan pembangunan infrastruktur penghubung antar wilayah di Kalimantan.

“Jalan yang kita harapkan. Kementerian Perhubungan ada pagu indikatif Rp1,4 triliun kita berharap untuk dibahas bersama agar bisa terpenuhi,” katanya dalam Musrenbang Regional Kalimantan di Jakarta, Rabu (17/4).

Jika pemerintah berniat menyambungkan poros utara dengan poros selatan harus diamankan dengan moratorium kehutanan. Pasalnya 70% lahan yang dilalui meliputi hutan lindung dan hutan primer yang tidak boleh diganggu.

Kendala lainnya, pemerintah daerah tidak diizinkan bangun jalan tol penghubung antarprovinsi melewati hutan dengan alasan bisa memunculkan pemukiman baru. Namun hal itu bisa dicarikan solusi dengan membangun pagar di kedua sisi jalan tol.

Sementara itu, Pemprov Kalimantan Timur siap mewujudkan moda transportasi kereta api khusus bekerjasama dengan Rusia. Meliputi dua jalu Kutai Barat – Balikpapan 180 kilometer dan di Kutai Timur 135 kilometer.

“Yang di Kutai Timur 95% clear akan groundbreaking tahun ini,” katanya.

Menurut Awang, kereta api khusus ini digunakan untuk mengangkut batu bara, CPO, karet secara bertahap untuk mengangkut penumpang. Perusahaan-perusahaan yang dilewati wajib menggunakan jasa transportasi kereta api.

Gubernur Kalimantan Barat Cornelis menegaskan terkait pemenuhan energi di Kalimantan harus dimanfaatkan secara maksimal. Pemimpin daerah diminta tidak sembarangan memberi izin tambang karena yang memanfaatkan bukan negara sendiri. “Jangan sembarangan kasih izin tambang, tunggu rakyat kita pinta kelola,” ucapnya.

Menurutnya, selama ini izin yang masuk kepada Pemprov adalah perusahaan asing yang ingin mengeruk sumber daya alam Indonesia. Sementara orang Kalimantan, sambungnya belum mampu untuk mengeksplorasi untuk negara sendiri.

Untuk menunjang kebutuhan ahli teknologi di Kalimantan disiapkan Institut Teknologi Kalimantan yang telah memiliki 100 mahasiswa dititipkan di Institut Teknologi Surabaya (ITS). Sebanyak 30 orang ikut pendidikan kereta api bahkan Duta Besar Rusia bersedia mendidik mengajak belajar ke negaranya.


 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Sumber : Akhirul Anwar
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper