BISNIS.COM, JAKARTA— Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan enam bulan pertama bagi camat dan lurah yang terpilih dari lelang jabatan untuk membuktikan kredibilitasnya memimpin wilayah terkait.
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Ida Mahmuda mengatakan, hasil pemaparan antara Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta menyebutkan, seorang lurah atau camat yang terpilih nanti memiliki kesempatan enam bulan pertama untuk membuktikan program kerjanya. Menurutnya jika gagal, maka jabatan yang diamanatkan kepada orang tersebut otomatis dicabut.
"Enam bulan pertama lurah dan camat dia akan dievaluasi oleh Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat) dan Gubernur. Kalau gagal digantikan oleh peserta seleksi dibawahnya," tutur Ida Mahmuda di DPRD DKI Jakarta, Kamis (4/4).
Ida menjelaskan, indikator yang menentukan kualitas kepemimpinan seorang lurah dan camat itu tergantung dari partisipasi dan respon masyarakat. Selain itu dinilai selama enam bulan birokrat harus mampu menciptakan pelayanan birokrasi lebih cepat dan baik, maka bisa saja nasibnya akan dievaluasi oleh gubernur dan Baperjakat.
Ida mengatakan, sebelum menentukan siapa lurah atau camat di suatu wilayah, tim seleksi harus memastikan kemampuan seorang PNS untuk mampu memimpin wilayah tertentu. Hal lain yang dinilai didapatkan juga dari hasil tes administrasi dan uji kelayakan di hadapan tim penguji independen dan dipengaruhi oleh komentar warga.
“Cara seperti ini akan menghilangkan pandangan masyarakat bahwa lurah dan camat tidak hanya berasal dari lulusan IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri),” tegas politikus PDIP itu.
Anggota Komisi A lainnya, Abdul Aziz menambahkan, seleksi terbuka ini akan menciptakan seorang figur birokrat pemimpin di tingkat yang lebih menguasai wilayahnya. Jadi, apapun bentuk persoalan di kelurahan atau kecamatan pimpinan wilayah itu harus mengatahui. Terutama untuk mengatasi masalah kemasyarakatan, seperti tawuran warga, keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan lain sebagainya.
Selama ini petugas untuk hal kamtibmas ini tidak bisa sepenuhnya diandalkan ke aparat keamanan. Kalangan itu telah tersedot perhatiannya ke objek vital. Sedangkan objek di tengah masyarakat setingkat rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW) kurang terperhatikan.
Kepala BKD DKI Jakarta I Made Karmayoga mengatakan, hingga kini pihaknya masih menyempurnakan teknis seleksi calon lurah dan camat..
Karmayoga mengingatkan agar seorang PNS nantinya jangan menjadikan sebuah jabatan sebagai hak melainkan sebuah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. PNS itu harus mampu menjalankan tugasnya sebaik mungkin menata masyarakat di tempatnya.
Guru besar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Mas’ud Said, menuturkan, semangat dari lelang jabatan itu yakni mampu melahirkan seorang lurah dan camat yang menguasai wilayahanya. Figur itu bukan berarti orang yang bertempat tinggal di wilayah setempat. Dalam administrasi birokrasi pemerintahan, seorang lurah dan camat itu tidak harus orang yang tinggal di wilayah tempat dia pimpin. Setiap PNS itu harus bisa bekerja optimal ditempat yang ditugaskan.
Dengan lelang jabatan ini, maka akan menghillangkan stigma lama, yakni mengurangi dominasi pimpinan wilayah dalam menentukan siapa aparat yang ditunjuk untuk memimpin suatu kelurahan dan kecamatan. Kini ada peran masyarakat untuk menentukan siapa figur birokrat yang memimpin daerah tersebut. “Masyarakat bisa memiliki peranan penting untuk nasib daerahnya,” tandas Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) itu.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
