BISNIS.COM, JAKARTA--Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi mengimbau Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Anas Urbaningrum untuk tidak berbicara terlalu lantang terkait kisruh internal partai.
"Kita lihat di sini kan seperti perang urat syaraf antara Anas dan Cikeas. Nah, sebagai panglima, Anas tidak perlu bicara terlalu lantang karena bukan proporsinya. Yang berhak bicara itu punggawanya," katanya di Jakarta, Sabtu, (9/2/2013).
Burhanuddin mengatakan masalah internal partai merupakan isu yang sudah lama bergejolak.
"Sudah jelas dan tidak perlu ditutup-tutupi. Soal sikap Anas yang cenderung diam, sebenarnya dia sudah tahu persis apa yang dihadapinya," katanya.
Menurut dia, ada perbedaan perspektif antara pihak Anas dan Cikeas.
"Pihak-pihak yang membela Anas menilai tidak ada satu pun yang membuatnya harus mundur," katanya.
Sementara itu, dia menambahkan, pihak Cikeas memandang pemecahan masalah tersebut harus dari pendekatan politik.
"Mereka percaya untuk mengatasi elektabilitas partai yang turun direfleksikan dengan pendekatan politik, yakni menggeser posisi Anas," katanya.
Burhanuddin menjelaskan selain upaya hukum, pendekatan politik juga harus dilakukan terkait kepercayaan masyarakat.
Namun, berdasarkan AD-ART dalam Rakornas Partai Demokrat, posisi ketua umum tidak bisa dilengserkan kecuali statusnya menjadi tersangka.
"Wajar pihak Cikeas galau karena status Anas sendiri belum ditetapkan sebagai tersangka. Upaya penyelamatan partai ini dilakukan seperti menyelamatkan 'the sinking Titanic' [kapal Titanic yang akan tenggelam]," katanya.
Dalam upaya penyelamatan Demokrat, Majelis Tinggi Partai mengambil beberapa langkah antara lain Ketua majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memimpin langsung gerakan penataan, pembersihan dan penertiban partai dan Anas ditetapkan menjadi Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Presiden memberikan kesempatan kepada Anas untuk lebih memfokuskan diri pada upaya menghadapi masalah hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ln)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
