JAKARTA—Indonesia menetapkan pembahasan infrastruktur sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2013.
“Kami akan tekankan konektivitas infrastruktur dalam setiap pertemuan di berbagai level,” kata Yuri O. Thamrin, Direktur Jenderal Urusan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Indonesia, dalam sosialisasi APEC 2013 di Jakarta pada Selasa (15/1).
Selaku tuan rumah dan ketua APEC untuk tahun ini, Indonesia menetapkan tema ‘Asia Pasifik yang Tangguh, Mesin Pertumbuhan Global’ untuk KTT APEC ke-21 yang akan diselenggarakan di Bali.
Yuri menjelaskan Indonesia akan memprioritaskan isu pencapaian Bogor Goals, pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta peningkatan konektivitas. “Infrastruktur akan jadi salah satu benchmark keberhasilan APEC 2013,” ujarnya.
Namun, Yuri mengungkapkan beberapa negara, seperti Amerika Serikat (AS), mempertanyakan penetapan infrastruktur mengingat APEC sebenarnya adalah forum kerjasama perdagangan.
Padahal, pembangunan infrastruktur sangat penting sebagai salah satu sarana peningkatan konektivitas rakyat antar negara anggota APEC. “Infrastruktur perlu untuk konektivitas dan supply chain untuk pertumbuhan ekonomi dan integrasi regional,” kata Yuri.
Yuri mengungkapkan kebutuhan dana pembangunan infrastruktur di seluruh negara-negara APEC saat ini mencapai US$8 triliun. Namun, menurutnya, Indonesia harus tetap memprioritaskan isu infrastruktur domestik sebelum regional.
“Jangan sampai konektivitas antara Jawa dan Sumatra ke Malaysia lebih baik daripada ke Papua. Saya khawatir nanti malah lebih banyak orang Indonesia ke Malaysia ketimbang sebaliknya,” katanya.
Dalam APEC CEO Summit 2012 di Vladivostok, Rusia, Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono mengundang para investor Asia Pasifik untuk berinvestasi dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).
Sehari setelah pertemuan tersebut, presiden mengungkapkan kepada wartawan bahwa dana yang diperlukan untuk mega proyek tersebut hinga 2025 mencapai US$500 miliar atau sekitar Rp4.500 triliun.
“Sejak pertemuan itu tanggapannya baik, karena saat ini banyak modal yang mencari lahan untuk ditanami, salah satunya untuk infrastruktur. Tinggal rencana bisnis yang jelas, kepastian hukum, dan kemasan proposal saja untuk menarik modal tersebut,” jelas Yuri.
Menurut Yuri, MP3EI akan kembali ditawarkan oleh Indonesia dalam APEC kali ini. Namun, agenda ini harus bersaing dengan agenda liberalisasi perdagangan, seperti penghapusan tarif impor, yang selalu didorong oleh AS.
“Hasil APEC harus sesuai dengan kepentingan nasional, meningkatkan investasi, dan relevan dengan tantangan ekonomi yang ada. Selain itu, hasilnya juga harus menguntungkan semua pihak. Kalau soal tarif impor, Indonesia sudah maju dan liberal sekali,” kata Yuri. (Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
