JAKARTA: Serapan anggaran program penguatan kecamatan dan kelurahan di DKI sampai saat ini mencapai 85,4% dari total anggaran pada 2012 ini yang mencapai Rp1 triliun.Meskipun begitu, tercatat lima kecamatan dan lima kelurahan dengan total serapan yang masih sangat rendah. Adapun terdapat 44 kecamatan dan 267 kelurahan di DKI Jakarta.Dalam acara Pengarahan Pelaksanaan Rembuk RW Tahun 2013, Sekretaris Daerah DKI Fadjar Panjaitan meminta seluruh pejabat pemerintahan yakni lurah dan camat dapat terus meningkatkan kinerja, sehingga penyerapan bisa lebih maksimal.“Penyerapan dokumen pelaksanaan anggaran rata-rata sudah mencapai 85,4%. Diharapkan bagi camat dan lurah yang penyerapannya tertinggi, dapat dipertahankan. Lalu bagi yang penyerapannya masih rendah, dapat memperbaiki kinerjanya," kata Fadjar di Balai Kota, Jakarta, Selasa (11/12).Lima kecamatan dengan serapan terendah adalah Kecamatan Duren Sawit-Jakarta Timur dengan 30,5%, Kecamatan Penjaringan-Jakarta Utara 42,5%, Kecamatan Tanah Abang-Jakarta Pusat 43,7%, Kecamatan Tebet-Jakarta Selatan 45,9%, dan Kecamatan Pesanggrahan-Jakarta Selatan 47,9%.Sedangkan kelurahan yang masih rendah penyerapannya yakni, Kelurahan Petukangan Utara-Jakarta Selatan 57,5%, Kelurahan Cipulir-Jakarta Selatan 60%, Kelurahan Pasar Manggis-Jakarta Selatan 62,6%, Kelurahan Pejaten Timur-Jakarta Selatn 64,5%, serta Kelurahan Gandaria Utara-Jakarta Selatan 65,2%.Sementara itu, terdapat lima kecamatan dengan penyerapan anggaran terbesar yakni Kecamatan Sawah Besar-Jakarta Pusat 97,9%, Kecamatan Grogol Petamburan-Jakarta Utara 96,5%, Kecamatan Pademangan-Jakarta Utara 96,4%, Kecamatan Cempaka Putih-Jakarta Pusat 95,5%, serta Kecamatan Cakung-Jakarta Timur 95,3%.Kemudian kelurahan dengan serapan tertinggi yakni, Kelurahan Lagoa-Jakarta Utara 99,5%, Kelurahan Mangga Besar-Jakarta Barat 99,3%, Kelurahan Kalisari-Jakarta Timur 99,2%, Kelurahan Cengkareng Barat-Jakarta Barat 99,1%, serta Kelurahan Keagungan-Jakarta Barat 99,1%.“Camat lurah harus dapat menjalankan program-program yang akan dimasukkan dalam APBD 2014. Setelah ditingkat RW, rembuk akan dilanjutkan ditingkat kelurahan, kecamatan, kota, dan provinsi, untuk menjaring aspirasi masyarakat,” ucap Fadjar. (arh)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
