Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pemerintah sangat terbuka perihal opsi-opsi pengubahan tata cara, aturan, hingga pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah yang. tertuang dalam UU Pilkada.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo siap mengakomodasi usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) perihal penjadwalan ulang pilkada serentak pada 2016 dari jadwal sebelumnya pada 2015.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) menilai 2016 lebih tepat untuk menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak untuk memberikan ruang lebih luas dalam hal persiapan serta psikologi masyarakat.
Pelaksanaan Pilkada serentak yang menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) digelar di 2015, memungkinkan untuk dilaksanakan pada 2016 guna mencapai keserentakan pelantikan kepala daerah terpilih.
Bekas Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakui bahwa pertemuan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi beberapa hari lalu di Istana Kepresidenan adalah untuk membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) pilkada langsung.
Fraksi Partai Demokrat DPR RI akan berjuang keras untuk menggolkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) No 1 tahun 2014 tentang Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) untuk diterima DPR.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat Hadar Nafis Gumay kecewa dengan keputusan DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD.
Dewan Perwakilan Rakyat telah mensahkan Rancangan Undang-Undangan Pemilukada menjadi Undang-Undang Pilkada yang dinilai sarat perdebatan.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi terus berupaya memaksimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, dan kepala daerah. Salah satu cara pemilihan tersebut melalui e-voting.
Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan RUU Pilkada menjadi undang-undang, meski penolakan banyak muncul dari sejumlah fraksi maupun lingkup luar legislatif.Dalam RUU Pilkada a.l. membahas terkait dengan pemilihan kepala daerah oleh DPRD masing-masing, paket pasangan calon kepala daerah, calon wakil kepala daerah dari unsur pegawai negeri sipil (PNS), hingga penyelesaian sengketa pilkada.
Loading...
